Ekspor Mandiri Nelayan Merah Putih Sebagai Bentuk Baru Ekstraksi Nilai Lebih Di Sektor Perikanan

Baca Juga

Deodatus Sunda Se, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sering dipromosikan sebagai simbol kedaulatan ekonomi maritim: desa nelayan yang modern, produktif, dan mampu menembus pasar global melalui skema Ekspor Mandiri. Di atas kertas, ini tampak seperti proyek emansipatoris; membebaskan nelayan dari tengkulak dan rantai distribusi yang eksploitatif. Namun, jika ditelisik lebih dalam, program ini menyimpan kontradiksi struktural yang serius: antara narasi kemandirian dan realitas integrasi ke dalam sistem kapitalisme global yang timpang.

Jika dibaca melalui data empiris dari Badan Pusat Statitik (BPS), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga kerangka global ala Food and Agriculture Organization (FAO), program ini justru menunjukkan kontradiksi mendasar: nelayan tidak dibebaskan, tetapi direstrukturisasi menjadi subjek pasar global yang lebih rentan dengan tanpa perlindungan.

Ekspor Naik, Nelayan Tetap di Tempat

Data KKP menunjukkan nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 6,27 miliar pada tahun 2025 dengan kenaikan 5,2%. Komoditas utama seperti udang, tuna, dan cumi mendominasi pasar global.

Namun pertanyaannya:

Apakah kenaikan ekspor berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan?

Indikator kesejahteraan seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya berada di kisaran ±104 (sedikit di atas titik impas). Artinya, di tengah gemuruh ekspor, nelayan hanya bertahan hidup bukannya sejahtera. Mereka tetap bekerja keras di laut, sementara nilai tambah justru mengalir ke industri pengolahan, eksportir, dan pasar luar negeri.

Ini bukan kontradiksi, justru ada beberapa penjelasan struktural di baliknya.

1.    1. Rantai distribusi panjang

Hasil tangkapan nelayan biasanya melewati banyak perantara (tengkulak, pengepul, eksportir). Nilai tambah terbesar sering terjadi di hilir (pengolahan, ekspor), bukan di tangan nelayan.

2.     2. Nelayan kecil vs industri besar

Kenaikan ekspor sering didorong oleh perusahaan besar (budidaya skala besar atau kapal industri), bukan nelayan tradisional. Jadi pertumbuhan tidak merata.

3.     3. Harga di tingkat nelayan rendah

Walaupun harga ekspor tinggi, harga beli dari nelayan bisa ditekan karena posisi tawar mereka lemah.

4.     4. iaya operasional tinggi

BBM, peralatan, dan cuaca membuat biaya melaut tinggi. Jadi pendapatan naik sedikit atau bahkan stagnan.

5.     5. Minim akses teknologi & pasar

Banyak nelayan belum terhubung langsung ke pasar ekspor atau teknologi penyimpanan (cold storage), sehingga harus menjual cepat dengan harga murah.

6.     6. ebijakan belum tepat sasaran

Program peningkatan ekspor belum tentu diikuti perlindungan harga, subsidi efektif, atau akses modal untuk nelayan kecil.

Kesimpulannya, Eskpor naik itu indikator makro. Tapi kesejahteraan nelayan adalah isu mikro yang sangat dipengaruhi distribusi keuntungan, struktur pasar, dan kebijakan.

Bagi saya, di sinilah letak persoalan utamanya: Dimana kita terlalu mudah menyamakan pertumbuhan ekspor dengan kesejahteraan nelayan.

Nelayan kecil, yang setiap hari menghadapi ombak, cuaca buruk, dan baiaya melaut yang terus meningkat, justru tetap berada dalam posisi yang rapuh. Mereka menjual hasil tangkapannya dengan harga yang tidak mereka tentukan sendiri. Mereka tidak punya ruang untuk menahan ikan agar dijual saat harga membaik. Mereka tidak punya akses langsung ke pasar yang lebih luas.

Sementara itu, nilai terbesar dari ikan justru tercipta seteklah ia dilepas dari tangan nelayan. Diolah, dibekukan, dikemas, lalu dikirim ke pasar global. Di titik inilah keuntungan berlipat. Dan di titik ini pula nelayan tidak lagi hadir.

Menurut saya, ini bukan sekedar masalah teknis atau kurangnya efisiensi. Ini Adalah masalah struktural.

Rantai distribusi yang panjang membuat nelayan hanya menjadi pemasok bahan mentah. Posisi tawar yang lemah membuat mereka tidak punya kendali atas harga. Dalam situasi seperti ini, kenaikan harga di pasar global tidak otomatis mengalir ke tingkat lokal.

Lebih jauh lagi, kita juga perlu jujur melihat arah kebiajakan pemerintah. Selama ini, fokus lebih banyak diberikan pada peningkatan produksi dan ekspor. Infrastruktur besar dibangun, investasi didorong, industri diperkuat. Tetapi perhatian terhadap nelayan kecilsering kali bersifat tambahan, bukan inti. Akibatnya kita menyaksikan sesuatu yang kontradiktif: sektor perikanan tumbuh, tetapi pelaku utamanya tertinggal.

Fenomena “ekspor naik, nelayan tetap di tempat” di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil dari struktur ekonomi perikanan yang timpang dan terintegrasi dalam logika kapitalisme global. Dalam kerangka pemikiran Karl Marx, terdapat beberapa lapisan analisis yang saling terkait.

Pertama, terjadi pemisahan antara produksi dan apropriasi nilai. Dalam teori Marx, setiap komoditas mengandung nilai yang berasal dari kerja manusia (labor theory of value). Nelayan, dalam konteks ini, adlah produsen nilai awal; mereka menangkap ikan sebgai hasil keja konkret di laut.

Namun, nilai yang mereka hasilkan tidak berhenti pada titik produksi. Ia bergerak dalam sirkulasi komoditas.

Produksi → distribusi → pertukaran → konsumsi

Nelayan sebagai produsen utama hanya berperan dalam tahap awal (penangkapan likan), sementara nilai tambah terbesar tercipta dan dikuasai pada tahap distribusi, pengolahan, dan ekspor. Ini menunjukkan bahwa nilai lebih (surplus value) tidak berhenti pada produsen, tetapi berpindah ke actor yang menguasai rantai pasok.

Kedua, struktur rantai komoditas menciptakan relasi ketergantungan yang sistematik.  Nelayan tidak memiliki control atas harga, akses pasar, maupun infrastruktur penyimpanan. Ketergantungan pada tengkulak dan perantara bukan sekedar hubungan ekonomi biaa, tetapi mencerminkan relasi kuasa yang membatasi kebebasan nelayan dalam menentukan kondisi pertukaran. Dalam hal ini, nelayan berfungsi sebagai “produsen terikat” dalam sistem pasar global yang lebih luas.

Ketiga, peningkatan ekspor justru menandakan intensifikasi akumulasi kapital, bukan pemerataan kesejahteraan. Ekspor yang naik menunjukkan bahwa sistem bekerja semakin efisien dalam menegkstrasi dan merealisasikan nilai di pasar global. Namun efisiensi ini tidak dinikmati secara merata, karena struktur kepemilikkan dan kontrol tetap terkonsentrasi pada pelaku industri dan perdagangan.

Keempat, peran negara cenderung memperkuat kondisi tersebut. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekspor dan integrasi pasar global menunjukkan bahwa negara berfungsi sebagai fasilitator akumulasi, bukan agen transformasi struktural. Intervensi terhadap nelayan kecil bersifat terbatas dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpingan dalam penguasaan rantai ekonomi.

Kelima, kondisi ini menghasilkan reproduksi kemiskinan struktural. Nelayan terus berada dalam posisi yang sama karena:

• Keterbatasan akses modal dan teknologi
• Keterikatan pada jaringan distribusi yang tidak adil
• Tekanan biaya produksi dan resiko ekologis

Dengan demikian, kemiskinan nelayan bukan anomal, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang ada.

Dalam konteks Indonesia:

• Produksi bersifat sosial (melibatkan nelayan dalam jumlah besar)
• Tetapi penguasaan nilai bersifat privat (terkonsentrasi pada sektor tertentu)

Selama nelayan tidak memilki kontrol atas:

•  Distribusi
• Akses pasar
• Penentuan harga

Maka peningkatan ekspor tidak akan secara otomatis meningkatkan kesejahteran mereka.

Oleh karena itu, solusi tidak dapat berhenti pada peningkatan produksi dan ekspor. Yang dibutuhkan adalah perubahan struktural dalam relasi ekonomi, terutama dalam hal:

• Distribusi nilai
• Penguasaan rantai pasok
• Posisi tawar nelayan

Tanpa perubahan tersebut, pertumbuhan hanya akan menjadi akumulasi tanpa keadilan, dan laut akan terus menjadi ruang produksi nilai yang tidak kembali kepada mereka yang paling dekat dengannya yaitu Nelayan.

Nelayan Sebagai Proletariat Maritim

Sektor perikanan Indonesia sering dipresentasikan sebagai tulang punggung ekonomi maritim nasional. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan potensi sumber daya laut yang besar, Indonesia menempatkan perikanan sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi. Namun, di balik narasi pertumbuhan produksi dan ekspor, terdapat kontradiksi mendasar: mayoritas nelayan tetap hidup dalam kondisi rentan dan miskin.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di wilayah pesisir secara konsisten lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Sementara itu, laporan Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa nelayan skala kecil secara global menyumbang sekitar 40% dari total tangkapan ikan, tetapi hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi rantai pasok. Di Indonesia, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menegaskan bahwa lebih dari 90% pelaku usaha perikanan adalah nelayan kecil dengan keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar.

Dalam pemikiran Karl Marx, proletariat adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi dan bergantung pada penjualan tenaga kerja. Dalam konteks maritim, konsep ini mengalami perluasan: nelayan tidak selalu sepenuhnya kehilangan alat produksi, tetapi sering kali tidak memiliki kontrol efektif atasnya.

Banyak nelayan kecil memang memiliki perahu atau alat tangkap sederhana, namun ketergantungan terhadap pemilik modal—baik dalam bentuk kredit, distribusi, maupun akses pasar—menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Dengan demikian, mereka lebih tepat disebut sebagai semi-proletariat, sementara buruh nelayan (anak buah kapal/ABK) merupakan proletariat maritim dalam arti penuh.

Secara klasik, dalam perspektif Marxisme, proletariat adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi dan hanya bisa menjual tenaga kerjanya untuk bertahan hidup. Jika kita tarik ke sektor laut, nelayan kecil sering kali tidak benar-benar menguasai alat produksi utama: kapal, mesin, teknologi tangkap, hingga akses pasar. Banyak dari mereka bergantung pada pemilik modal—pemilik kapal besar, tengkulak, perusahaan eksportir, bahkan korporasi perikanan. Di sinilah nelayan menjelma menjadi “proletariat maritim”: bekerja di laut, tetapi tidak berdaulat atas hasil produksinya.

Relasi eksploitasi ini tampak dalam beberapa bentuk. Pertama, sistem ijon atau tengkulak yang mengikat nelayan dalam utang struktural. Nelayan dipaksa menjual hasil tangkapannya dengan harga murah, jauh di bawah harga pasar ekspor. Kedua, integrasi dalam rantai pasok global yang dikendalikan korporasi besar. Ketika permintaan ekspor meningkat, keuntungan utama justru mengalir ke perusahaan logistik, eksportir, dan industri pengolahan—bukan ke nelayan sebagai produsen utama. Ketiga, kebijakan negara yang sering lebih berpihak pada industrialisasi perikanan (kapal besar, investasi asing, proyek strategis) daripada penguatan nelayan kecil.

Dalam kondisi ini, laut yang seharusnya menjadi ruang hidup berubah menjadi arena akumulasi kapital. Apa yang oleh Karl Marx disebut sebagai “primitive accumulation” juga bisa dibaca dalam konteks maritim: perampasan ruang tangkap melalui zonasi, privatisasi pesisir, reklamasi, hingga proyek industri. Nelayan kehilangan akses, lalu terdorong menjadi buruh di sektor yang dulu mereka kuasai secara komunal.

Namun, ada satu hal penting: tidak semua nelayan otomatis proletariat. Nelayan pemilik kapal besar yang mempekerjakan awak kapal justru lebih dekat dengan kelas borjuasi maritim. Karena itu, penting membedakan antara:

• Nelayan kecil/tradisional → cenderung proletariat atau semi-proletariat
• Buruh nelayan (ABK) → proletariat maritim murni
• Pemilik kapal besar → borjuasi maritim

Dari sini, istilah “proletariat maritim” bukan sekadar label, tapi alat analisis untuk melihat konflik kelas di laut. Ia membantu menjelaskan kenapa kemiskinan nelayan tetap bertahan meski produksi dan ekspor perikanan meningkat. Ini bukan semata soal “kurang modern” atau “kurang efisien”, tetapi soal struktur ekonomi yang timpang.

Secara politik, memahami nelayan sebagai proletariat maritim membuka kemungkinan perjuangan yang berbeda: bukan hanya bantuan sosial atau subsidi, tetapi transformasi relasi produksi—akses terhadap alat tangkap, koperasi yang benar-benar kolektif, kedaulatan pasar, hingga kontrol atas wilayah tangkap. Dalam bahasa yang lebih radikal, ini adalah perjuangan untuk merebut kembali laut dari dominasi kapital dan mengembalikannya sebagai ruang hidup bersama

1. Struktur Ekonomi Perikanan dan Ketimpangan Nilai

Data Food and Agriculture Organization menegaskan bahwa rantai nilai perikanan global didominasi oleh sektor hilir: pengolahan, distribusi, dan ekspor. Nilai tambah terbesar tidak dihasilkan di titik produksi (penangkapan), tetapi pada tahap pasca-panen.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor perikanan Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan. Harga ikan di tingkat nelayan sering berfluktuasi dan cenderung rendah, sementara margin keuntungan membesar di tingkat eksportir dan industri pengolahan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Nilai Tukar Nelayan (NTN)—indikator daya beli nelayan—sering berada di sekitar atau bahkan di bawah angka 100, yang berarti pendapatan nelayan hanya cukup untuk menutup biaya produksi dan konsumsi dasar. Ini menunjukkan posisi tawar nelayan yang lemah dalam struktur pasar.

2. Relasi Produksi: Dari Tengkulak hingga Korporasi

Eksploitasi dalam sektor perikanan tidak selalu berbentuk hubungan kerja formal, tetapi sering hadir melalui mekanisme yang lebih kompleks. Sistem tengkulak menjadi salah satu contoh utama. Nelayan yang membutuhkan modal untuk melaut terpaksa meminjam dari tengkulak dengan syarat menjual hasil tangkapannya dengan harga yang telah ditentukan.

Dalam perspektif Marxisme, mekanisme ini merupakan bentuk ekstraksi nilai lebih (surplus value) yang terselubung. Nelayan secara formal tampak sebagai produsen mandiri, tetapi secara struktural terikat dalam relasi eksploitasi.

Lebih jauh, integrasi sektor perikanan ke dalam pasar global memperkuat posisi korporasi besar. Perusahaan eksportir dan industri pengolahan memiliki akses terhadap teknologi, logistik, dan jaringan internasional, yang memungkinkan mereka mengendalikan harga dan standar produksi. Nelayan kecil, sebaliknya, hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan daya tawar minimal.

3. Negara dan Politik Pembangunan Maritim

Peran negara dalam sektor perikanan sering kali ambivalen. Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan berbagai program bantuan: subsidi bahan bakar, bantuan alat tangkap, hingga program kampung nelayan. Namun, di sisi lain, kebijakan pembangunan sering lebih berpihak pada industrialisasi perikanan.

Program peningkatan ekspor, investasi asing, dan pengembangan industri pengolahan skala besar menunjukkan orientasi negara pada pertumbuhan ekonomi berbasis kapital. Dalam kerangka ini, nelayan kecil cenderung diposisikan sebagai pelengkap, bukan subjek utama pembangunan.

Konsep “ekonomi biru” yang didorong secara global, termasuk oleh Food and Agriculture Organization, sering kali juga dikritik karena berpotensi menjadi legitimasi baru bagi eksploitasi sumber daya laut jika tidak disertai dengan keadilan sosial.

Berdasarkan analisis di atas, nelayan kecil dan buruh nelayan dapat dipahami sebagai proletariat maritim karena beberapa alasan:

• Keterbatasan kontrol atas alat produksi, ketergantungan pada modal eksternal mengurangi kemandirian nelayan.
• Posisi lemah dalam rantai nilai, nilai tambah utama dinikmati oleh aktor di luar sektor produksi.
• Eksploitasi melalui mekanisme pasar, harga yang tidak adil dan sistem utang memperkuat subordinasi.
• Marginalisasi dalam kebijakan negara, orientasi pembangunan cenderung menguntungkan kapital besar.

Dalam istilah Karl Marx, kondisi ini mencerminkan alienasi: nelayan terpisah dari hasil kerjanya, dari alat produksinya, bahkan dari ruang hidupnya sendiri.

4. Menuju Politik Pembebasan Maritim

Jika masalahnya adalah struktural, maka solusinya tidak bisa sekadar teknokratis. Bantuan alat tangkap, subsidi, atau pelatihan tidak akan mengubah posisi nelayan selama relasi produksinya tetap sama.

Yang dibutuhkan adalah politik pembebasan maritim:

• Rebut kembali akses kolektif atas laut
• Hancurkan monopoli pasar oleh tengkulak dan korporasi
• Bangun koperasi sejati yang dikontrol nelayan, bukan elite lokal
• Paksa negara berpihak, atau hadapi negara sebagai bagian dari masalah

Dalam semangat Marxisme, ini bukan sekadar reformasi, tetapi transformasi. Bukan sekadar memperbaiki distribusi, tetapi menggugat struktur kepemilikan.

Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana:

apakah laut akan menjadi ruang hidup bagi nelayan, atau hanya ladang akumulasi bagi kapital?

Selama pertanyaan itu belum dijawab secara politik, nelayan akan tetap menjadi proletariat maritim—bekerja di atas kekayaan yang tidak pernah benar-benar mereka miliki.

Dari Tengkulak Lokal ke Tengkulak Global

Di banyak kampung pesisir Indonesia, nelayan kecil sering diajarkan satu cerita optimistik: bahwa zaman tengkulak lokal sudah berlalu. Kini mereka disebut-sebut “naik kelas”—terhubung ke pasar ekspor, masuk rantai dingin, bahkan disebut bagian dari ekonomi biru. Negara dan korporasi menyebutnya sebagai kemajuan.

Tapi pertanyaannya sederhana: siapa yang benar-benar naik kelas?

Dulu, nelayan berhadapan dengan tengkulak di kampungnya sendiri. Ia meminjam modal, menjual hasil tangkapan dengan harga yang sudah ditentukan, dan hidup dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Ini jelas relasi yang timpang. Dalam perspektif Karl Marx, ini adalah bentuk penghisapan nilai lebih yang telanjang—langsung, konkret, dan terasa. Namun setidaknya, musuh itu terlihat.

Hari ini, tengkulak tidak lagi selalu duduk di pelabuhan kecil. Ia telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih besar—dan jauh lebih sulit dilawan. Ia hadir dalam bentuk perusahaan eksportir, jaringan logistik global, dan pasar internasional yang menentukan harga dari ribuan kilometer jauhnya. Ia tidak lagi memanggil nelayan dengan nama, tetapi mengaturnya melalui standar kualitas, kontrak, dan fluktuasi harga dunia.

Inilah Tengkulak Global

Data dari Food and Agriculture Organization berulang kali menunjukkan bahwa nilai ekspor perikanan dunia terus meningkat. Indonesia pun bangga mencatat surplus. Tetapi di tingkat paling bawah—di perahu-perahu kecil yang berangkat subuh dan pulang dengan ketidakpastian—ceritanya berbeda. Harga di tangan nelayan sering stagnan, bahkan tertekan oleh standar ekspor yang mereka sendiri tidak pernah ikut menentukan. Di Sinilah Letak Ironi Pembangunan Kita.

Negara berbicara tentang “akses pasar global”, tetapi lupa bahwa akses tanpa kekuasaan hanyalah bentuk baru dari ketergantungan. Nelayan memang tidak lagi selalu berutang pada tengkulak lokal, tetapi kini mereka bergantung pada harga yang ditentukan oleh pembeli luar negeri, pada standar yang dibuat oleh korporasi internasional, dan pada sistem distribusi yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Jika dulu ketergantungan itu bersifat personal, kini ia menjadi struktural.

Dan seperti semua struktur dalam kapitalisme, ia bekerja dengan cara yang lebih halus namun lebih dalam. Tidak ada lagi wajah yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada lagi negosiasi berbasis kedekatan sosial. Yang ada hanyalah angka—harga global, biaya logistik, standar mutu—yang secara sistematis menekan posisi tawar nelayan.

Inilah yang dalam tradisi Marxis disebut sebagai fetisisme komoditas: hubungan sosial antara manusia disembunyikan di balik hubungan antar barang dan harga. Nelayan tidak lagi merasa dieksploitasi oleh seseorang, tetapi oleh “pasar”. Padahal pasar itu sendiri adalah konstruksi kekuasaan.

Eksploitasi Tidak Hilang. Ia Hanya Naik Kelas

Narasi resmi akan mengatakan: ekspor meningkat, devisa bertambah, sektor perikanan tumbuh. Semua terdengar benar—di atas kertas. Tetapi angka-angka itu sering menutupi satu fakta mendasar:

• Nelayan tetap berada di posisi paling bawah dalam rantai nilai
• Mereka menangkap ikan, tetapi tidak menguasai harga
•  Mereka bekerja keras, tetapi tidak menentukan pasar
•  Mereka disebut bagian dari ekonomi global, tetapi tidak pernah menjadi pengendali di dalamnya

Lebih parah lagi, modernisasi ini sering menghancurkan mekanisme lokal yang dulu, meski eksploitatif, masih menyisakan ruang negosiasi. Tengkulak lokal bisa ditekan, dilawan, bahkan dipermalukan secara sosial. Tengkulak global? Ia beroperasi di balik kontrak, algoritma, dan sistem perdagangan internasional. Ia tidak bisa diprotes di pelabuhan desa.

Dengan kata lain: dulu nelayan tahu siapa yang menindasnya. Sekarang, penindasan itu menjadi sistem yang tak kasat mata.

Kita sedang menyaksikan transformasi yang berbahaya—dari eksploitasi yang kasar menjadi eksploitasi yang dilembagakan. Dari ketergantungan yang sempit menjadi ketergantungan yang mengglobal. Dari tengkulak yang bisa dilawan menjadi struktur yang hampir mustahil disentuh.

Dan semua ini dijual dengan satu kata: modernisasi.

Pertanyaannya, modernisasi untuk siapa?

Jika nelayan tetap tidak berdaulat atas alat produksi, distribusi, dan pasar, maka semua jargon tentang ekonomi biru, hilirisasi, dan ekspor mandiri hanyalah kosmetik. Ia memperindah wajah sistem yang pada dasarnya masih sama: mengalirkan nilai dari kerja nelayan kecil ke akumulasi kapital yang lebih besar.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti merayakan integrasi ke pasar global sebagai kemenangan. Karena tanpa perubahan struktur kepemilikan dan kontrol, integrasi itu hanyalah bentuk baru dari penjajahan ekonomi.

Dari tengkulak lokal ke tengkulak global bukanlah cerita tentang kemajuan.

Ia adalah cerita tentang bagaimana eksploitasi belajar beradaptasi dan menjadi semakin sempurna.

Negara Jadi Sales, Bukan Pelindung Nelayan

Dalam logika yang pernah dibongkar oleh Karl Marx, negara bukan sekadar pengatur, tetapi bisa menjadi alat kepentingan ekonomi dominan. Hari ini, itu terlihat jelas dalam sektor kelautan: negara tidak lagi berdiri sebagai pelindung nelayan, melainkan sebagai promotor investasi, eksportir sumber daya, dan fasilitator industri besar.

Dalam kerangka kritik ekonomi politik yang pernah dirumuskan oleh Karl Marx, relasi produksi dalam kapitalisme selalu ditandai oleh ketimpangan: ada yang menguasai alat produksi dan distribusi, dan ada yang hanya menjual tenaga serta hasil kerjanya. Dalam konteks nelayan, alat produksi bukan hanya perahu dan jaring, tetapi juga akses ke pasar, informasi harga, teknologi pengolahan, hingga logistik rantai dingin (cold chain). Di sinilah letak persoalan mendasarnya: ekspor mandiri tidak otomatis mengubah struktur penguasaan tersebut.

Secara konseptual, ekspor mandiri memang menawarkan jalan keluar dari ketergantungan pada tengkulak lokal. Nelayan, melalui koperasi seperti KNMP, diharapkan dapat menjual langsung ke pasar internasional. Tetapi realitasnya jauh lebih kompleks. Pasar global bukan ruang bebas yang netral—ia dikendalikan oleh standar kualitas, sertifikasi, fluktuasi harga, dan jaringan distribusi yang sebagian besar dikuasai oleh aktor-aktor besar: perusahaan multinasional, importir, dan jaringan ritel global.

Akibatnya, meskipun nelayan “langsung ekspor”, mereka tetap tidak menentukan harga. Mereka tetap harus menyesuaikan diri dengan permintaan pasar luar negeri, memenuhi standar yang sering kali mahal dan rumit, serta menanggung risiko produksi yang tinggi—dari cuaca hingga biaya operasional. Sementara itu, nilai tambah terbesar tetap berada di hilir: pengolahan, branding, dan distribusi global.

Di titik ini, “kemandirian” menjadi problematis. Ia tidak lagi berarti kedaulatan, melainkan sekadar perubahan jalur distribusi. Nelayan memang tidak lagi menjual ke tengkulak desa, tetapi kini berhadapan langsung dengan “tengkulak global”—struktur pasar internasional yang jauh lebih kuat dan tidak kasat mata.

Peran negara dalam situasi ini menjadi krusial—dan sekaligus problematik. Alih-alih hadir sebagai pelindung yang mengoreksi ketimpangan struktur, negara justru tampil sebagai fasilitator integrasi ke pasar global. Negara:

• Mendorong ekspor sebagai indikator utama keberhasilan
• Memfasilitasi sertifikasi dan standardisasi global
• Membuka akses investasi di sektor kelautan
• Menjadikan knmp sebagai simbol keberhasilan kebijakan

KNMP kemudian berfungsi sebagai etalase—sebuah contoh yang dipamerkan bahwa negara telah “berpihak” pada nelayan. Tetapi di balik itu, fungsi negara tidak berubah secara fundamental. Negara tidak mengintervensi struktur harga global, tidak menguasai rantai distribusi, dan tidak membangun sistem perlindungan yang kuat bagi nelayan kecil.

Sebaliknya, negara justru berperan sebagai sales:

• Menjual komoditas laut Indonesia ke pasar internasional
• Memastikan kontinuitas suplai bagi kebutuhan global
• Menyesuaikan kebijakan domestik dengan logika pasar

Dalam kerangka ekonomi biru, semua ini dibungkus dengan bahasa yang terdengar progresif: keberlanjutan, inklusi, efisiensi. Namun pada praktiknya, ekonomi biru sering kali hanya menjadi wajah baru dari kapitalisme maritim. Laut tetap diposisikan sebagai sumber daya yang harus dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai ruang hidup yang harus dilindungi demi keadilan sosial.

Kontradiksi ini terlihat jelas di lapangan. Nelayan kecil:

• Menghadapi kenaikan biaya produksi (BBM, alat tangkap)
• Harus memenuhi standar ekspor yang mahal
• Tetap memiliki posisi tawar yang lemah

Sementara itu:

• Perusahaan besar menguasai pengolahan dan distribusi
• Pasar global menentukan harga
• Negara lebih fokus pada peningkatan devisa daripada kesejahteraan nelayan

Ekspor meningkat, tetapi kehidupan nelayan tidak banyak berubah. Ini bukan anomali—ini adalah konsekuensi logis dari sistem yang menempatkan pasar sebagai pusat.

Dalam konteks ini, ekspor mandiri KNMP berisiko menjadi ilusi kemandirian. Ia memberi kesan bahwa nelayan telah naik kelas, padahal posisi struktural mereka tidak banyak berubah. Mereka tetap menjadi pemasok bahan mentah dalam rantai nilai global—dengan risiko tinggi dan keuntungan terbatas.

Lebih jauh lagi, jika tidak diimbangi dengan transformasi struktural, program ini justru bisa memperdalam integrasi nelayan ke dalam sistem yang eksploitatif. Ketika nelayan didorong untuk terus memenuhi permintaan ekspor, orientasi produksi berubah: bukan lagi untuk kebutuhan lokal atau kedaulatan pangan, melainkan untuk pasar global. Ketergantungan pun bergeser—dari tengkulak lokal ke fluktuasi pasar internasional.

Di sinilah kritik “negara jadi sales” menemukan relevansinya yang paling konkret. Negara tidak lagi berdiri di depan rakyat sebagai pelindung, tetapi berdiri di depan pasar sebagai perantara. Ia memastikan bahwa komoditas laut Indonesia—yang dihasilkan oleh kerja keras nelayan—dapat mengalir lancar ke pasar global.

Sementara itu, pertanyaan paling mendasar justru tidak dijawab:

• Apakah nelayan benar-benar berdaulat atas hasil tangkapnya?
• Apakah mereka memiliki kontrol atas harga dan distribusi?
• Apakah kesejahteraan mereka meningkat secara signifikan?

Jika jawabannya masih “tidak”, maka seluruh narasi kemandirian perlu dipertanyakan ulang.

Kedaulatan nelayan tidak bisa direduksi menjadi akses ke pasar ekspor. Ia harus mencakup:

• Kontrol atas rantai produksi dan distribusi
• Perlindungan dari fluktuasi harga global
• Penguatan kelembagaan kolektif yang benar-benar otonom
• Intervensi negara yang berpihak pada keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi

Tanpa itu semua, ekspor mandiri hanya akan menjadi strategi adaptasi dalam sistem yang sama—bukan jalan keluar darinya.

Maka, dalam lanskap ekonomi biru saat ini, kita perlu jujur melihat kenyataan:

KNMP bisa menjadi alat emansipasi, tetapi juga bisa menjadi alat integrasi.

Dan selama negara masih berfungsi sebagai sales bukan pelindung, maka yang lebih mungkin terjadi adalah yang kedua.

Nelayan tetap bekerja 

Laut tetap dieksploitasi.

Ekspor terus meningkat.

Tetapi kedaulatan tetap menjadi janji yang terus dijual, tanpa pernah benar-benar diwujudkan.

Penulis: Deodatus Sunda Se, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27