Baca Juga
 |
| Foto: "Sama Aja" |
Institut Marhaenisme 27 - Di depan gerbang Senayan, ratusan mahasiswa kembali mengucapkan tiga kata yang pernah diucapkan generasi sebelum mereka, dua puluh delapan tahun silam: Tritura. Tiga Tuntutan Rakyat. Mereka berjalan dari sebuah tugu yang menjadi nisan bagi empat nyawa muda yang ditembak aparatnya sendiri, menuju gedung yang sama, menuntut hal yang—anehnya, mengerikannya—tidak banyak berubah: pulihkan ekonomi, berantas pejabat yang busuk, kembalikan kuasa kepada yang sipil.Struktur yang sama menghasilkan tuntutan yang sama, karena luka yang sama tidak pernah benar-benar dapat ditutup rapat—hanya dibalut, diberi nama baru, lalu dipertontonkan sebagai bukti kesembuhan.
Nama baru itu kali ini terdengar seperti mantra ekonomi. Sebuah mazhab yang dituduh menggerogoti bangsa dari luar, digambarkan sebagai penyakit yang menjangkiti segelintir orang serakah—pengusaha nakal, mafia pangan, maling-maling yang tak -jera meski sudah berkali diperingatkan. Diberi nama, diberi wajah, diberi alamat: terjadi di luar sana, bukan di sini. Dan negara—digambarkan murni, digambarkan sebagai perwujudan langsung kehendak rakyat kecil—sedang hendak hadir sebagai juru-selamat untuk ‘menyita, menertibkan, mengembalikan apa yang telah dirampas’.
Ini taktik tertua dalam pustaka kekuasaan. Melalui melokalisasi kontradiksi sistemik menjadi cacat moral individual. “Jika keserakahan adalah penyakit segelintir orang jahat, maka penyembuhannya cukup dengan mengusir orang-orang jahat itu”—tidak perlu menyentuh mekanisme yang membuat kejahatan itu menguntungkan, terus-menerus, dari rezim ke rezim, dari dekade ke dekade. Tidak perlu bertanya kenapa orang-orang yang memegang keputusan teknis di lapangan—izin, kontrak, kuota, konsesi—begitu mudah menjadi pintu putar bagi kepentingan yang katanya hendak dilawan. Cukup tunjuk hidung, lalu pidato.
Tapi cermin yang ditolak untuk dilihat akan tetap memantulkan wajah. Orang yang berdiri di podium mengutuk keserakahan ekonomi bukanlah figur yang berdiri di luar sirkuit kapital, menatapnya dari kejauhan dengan tangan bersih. Ia, dalam eksistensi ekonominya sendiri, adalah salah satu personifikasi paling pekat dari logika yang sama. Kenyataannya adalah, usaha-usaha miliknya hidup dan membesar di dalam medan yang sama, dengan akses yang—belakangan ini—tidak bisa dipisahkan begitu saja dari kenyataan bahwa pemegangnya kini juga pemegang kebijakan. Kontradiksi tidak akan pernah terselesaikan oleh pidato yang sekadar mengutuk keserakahan; yang hanya memindahkan, disembunyikan di balik personifikasi yang terus-terusan menunjuk ke luar—sementara dirinya sendiri tak pernah masuk hitungan.
Lihat bagaimana “kemandirian pangan” dirayakan di awal Juni, diumumkan dari mimbar dengan nada penuh kebanggaan. Katanya, kita sudah lebih siap dari bangsa-bangsa lain, kita tak lagi bergantung pada siapa pun. Tapi hanya berselang beberapa minggu sebelumnya, kapal-kapal pengangkut beras dari benua lain merapat juga ke pelabuhan kita—bukan karena terjadinya kelaparan besar-besaran, melainkan memang karena ada surat kesepakatan dagang yang harus dipenuhi, demi menjauhkan ancaman tarif dari negeri adidaya. Begitulah cara kerja “swasembada” dalam kepala kekuasaan sementara ini. Dalam nalar bukan ihwal apakah pangan benar-benar sampai ke meja makan rakyat kecil, hari demi hari, dengan harga yang terjangkau dari upah yang mereka terima. Ia ihwal apakah rak-rak di pasar terlihat penuh saat kamera menyala. Ketersediaan, bukan keterjangkauan. Stok, bukan akses. Statistik yang dipamerkan, bukan dapur yang dihidupkan—lihat lah nanti apa jadinya dengan program “Koperasi Merah Putih”.
Konstitusi kita sudah lama menjanjikan sesuatu yang lebih jujur dari sekadar ketersediaan di rak pasar. Menjanjikan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan oleh segelintir pemegang konsesi; bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang dikandungnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, bukan untuk sebesar-besar pencitraan kekuasaan. Janji ini selalu dikutip setiap kali dibutuhkan sebagai jubah legitimasi—disebut, diagungkan, dipakai sebagai bukti keberpihakan—tapi jarang sekali ditanyakan secara jujur terkait siapa, hari ini, benar-benar menguasai? Siapa yang benar-benar menikmati? Pasal yang sama, dalam amandemennya, juga sudah disusupi bahasa lain—efisiensi, kemandirian usaha, keseimbangan pasar—yang membuatnya bisa ditarik ke arah mana saja sesuai kebutuhan pidato hari itu. Konstitusi yang ditafsir secara ambigu menjadi alat yang cukup bisa dibilang sempurna bagi kekuasaan yang ingin tampak setia tanpa harus benar-benar terikat.
Lantaran dasar-dasar normatif kerap menjadi sekadar dalil, yang pada kelangsungan kenyataan akan mengungkapkan kontradiksinya untuk mulai disadari, mulai disuarakan, maka kemudian mekanisme untuk menutupnya berlangsung dengan tuntunan buku panduan yang sama, setidaknya sejak Orde Baru: yakni, pada yang bertanya disebutkan sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka yang menuntut transparansi disebut tidak percaya pada pemimpinnya sendiri. Menolak dianggap berhasrat memecah persatuan, dituduh tidak mencintai negerinya. Dituduh lagi sebagai “pengkhianat”. Patriotisme didefinisikan kembali menjadi kepatuhan untuk diam; cinta tanah air diukur dari kesediaan untuk membungkam diri-sendiri, dan selalu senyum di hadapan para pejabat. Tetapi, kebijakan seperti ini bukanlah hanya satu kebetulan retoris. Ini memang adalah cara sebuah kontradiksi struktural dikelola tanpa pernah harus diselesaikan—dengan mengkriminalkan penyebutannya.
Kemudian, apa yang terjadi, Jum’at kemarin (19 Juni 2026), di jalanan Senayan tetap adalah satu praktik yang tidak boleh dihentikan. Setiap mahasiswa yang menuntut evaluasi total program-program yang dipuja pemerintah, setiap suara yang menolak undang-undang yang memperluas cengkeraman aparat, setiap seruan membebaskan tahanan politik, setiap penolakan atas proyek-proyek strategis yang tidak pernah benar-benar strategis bagi rakyatnya sendiri—semua itu adalah fragmen dari satu pekerjaan yang sama dalam menolak penutupan paksa atas kontradiksi yang sengaja disembunyikan. Mereka sedang melakukan apa yang seharusnya dilakukan negara terhadap dirinya sendiri: menatap cerminan diri sendiri dibalik kaca, dan menyebut apa yang dilihatnya, alih-alih menunjuk ke luar.
Tuntutan-tuntutan itu jangan dibiarkan direduksi menjadi daftar permintaan teknokratis yang bisa diselesaikan dengan satu dua kebijakan tambal sulam, satu dua audit yang lewat begitu saja. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar harga bahan pokok atau evaluasi satu program makan siang. Apakah negara ini benar-benar identik dengan kepentingan rakyatnya, ataukah identifikasi itu hanya sebuah klaim yang harus terus-menerus diuji, dibongkar, dan—jika perlu—ditolak, setiap kali kekuasaan menolak menatap wajahnya sendiri di dalam cermin yang sama yang ia tunjukkan kepada orang lain.
Arus Balik
Tetapi, cermin yang sama yang ditolak negara untuk ditatap, harus juga dihadapkan ke jalan—kepada mereka yang hari ini berbaris membawa tuntutan itu. Sebab ada yang janggal jika kita berhenti pada pujian atas keberanian, tanpa pernah menyebut keterbatasan dari apa yang sedang dituntut. Daftar yang dibawa ke gerbang Senayan—turunkan harga, hentikan pemborosan, evaluasi satu program, tolak satu undang-undang, bebaskan yang ditahan—adalah daftar yang benar, mendesak, layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi ia, dibaca jujur, masih berhenti di permukaan administratif kekuasaan. Mereka menuntut negara mengelola lebih baik apa yang sudah ada, bukan menuntut negara mengubah dasar dari apa yang dikelolanya. Teknokratis, bukan struktural. Sekadar menagih kinerja, bukan menagih perubahan relasi kuasa yang melahirkan kinerja buruk itu sendiri.
Harga bahan pokok tidak mahal karena pejabat ceroboh mengelola anggaran—meski itu juga benar adanya. Kemahalan itu karena seluruh rantai dari tanah ke meja makan disusun untuk melayani satu logika, ‘nilai harus terus mengalir ke atas’, ke titik-titik akumulasi dan spekulasi, sebelum sampai—jika sampai—ke tangan yang menanam dan yang memakan. Mengevaluasi satu program, mencabut satu undang-undang, mengganti satu pejabat, tidak menyentuh logika itu. Hanya mengganti siapa yang duduk di kursi yang sama, di dalam mesin yang terus berjalan dengan cara yang sama.
Menjadi perlu untuk menyebut, secara gamblang, apa sebenarnya yang dituntut oleh Pasal 33 jika kita berhenti memperlakukannya sebagai jimat retoris dan mulai membacanya sebagai program. Ini tidak cukup dipenuhi dengan negara memegang saham, mengeluarkan izin, atau mengumumkan capaian dari atas mimbar. “Dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah: perintah untuk menyusun ulang standar dan kerangka relasi kuasa itu sendiri—siapa yang berhak menentukan apa yang diproduksi, berapa nilai dari kerja yang menghasilkannya, ke mana hasil dari kerja itu mengalir. Dan, bukan soal administrasi kepemilikan, melainkan soal metabolismenya. Mengenai apakah seluruh lanskap produktif bangsa ini—tanah, tenaga, mesin, pengetahuan kerja—diarahkan untuk melayani kebutuhan orang banyak sebagai tujuan akhirnya, atau diarahkan untuk melayani sirkulasi dan penggandaan kapital, dengan kebutuhan orang banyak hanya tersisa sebagai efek samping yang kebetulan, yang bisa dibanggakan kalau terjadi dan dilupakan kalau tidak.
Dan metabolisme itu, hari ini, berjalan dengan dua sisi mata uang yang sama, yang jarang dilihat sebagai satu hal.
Di satu sisi, tenaga kerja dijaga tetap murah—bukan karena ekonomi “belum mampu” membayar lebih, melainkan karena upah yang ditekan adalah prasyarat bagi margin yang bisa terus dialirkan ke sirkuit finansial, ke instrumen-instrumen yang menggandakan nilai di atas kertas tanpa pernah harus menciptakan satu produk pun.
Di sisi lain, kapasitas produktif kaum tani dijaga tetap stagnan, tetap terbelakang—bukan karena alam tidak mengizinkan, melainkan karena petani yang berdaya, yang punya kendali atas tanah, alat produksi, dan harga jualnya sendiri, adalah petani yang lebih sulit dijadikan penyangga murah bagi narasi “ketersediaan” yang dijaja ke publik. Upah yang murah dan tani yang dibiarkan terbelakang bukan dua persoalan terpisah yang kebetulan terjadi bersamaan.
Keduanya adalah satu mekanisme yang sama, dilihat dari dua ujung: nilai diperas dari mereka yang menciptakannya, dan diarahkan ke mereka yang sekadar memutarnya.
Inilah yang harus dipertaruhkan, bukan sekadar dimasukkan sebagai poin tambahan dalam daftar tuntutan. Memulihkan ekonomi, dalam makna yang sungguh-sungguh konstitusional, berarti merebut kembali kendali atas pertanyaan paling dasar itu—siapa menentukan nilai, siapa menentukan arah produksi, siapa yang harus menanggung murahnya upah dan terbelakangnya tani agar yang lain bisa menumpuk modal dan menyebutnya pertumbuhan. Selama pertanyaan itu tidak diajukan secara terbuka, selama tuntutan berhenti pada perbaikan kinerja administratif sebuah rezim, jalanan akan terus dipenuhi oleh anak-anak dari anak-anak yang hari ini berbaris—membawa Tritura yang sama, untuk luka yang, sekali lagi, tidak pernah benar-benar ditutup.
Penulis: Miftahulrahman Bahas, Divisi Kebudayaan Institut Marhaenisme 27
0 Komentar