Baca Juga
Di tengah hegemoni Pax Americana, ekspansi norma WTO Plus, serta jerat Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang mengunci kedaulatan digital dan logistik nasional, respon institusi keamanan Indonesia—khususnya TNI dan Polri—mengalami disorientasi struktural yang mendalam.
Alih-alih mengadopsi doktrin pertahanan saintifik modern berbasis teknologi siber, kecerdasan buatan, dan perang hibrida (hybrid warfare) berorientasi luar, postur pertahanan dan keamanan Indonesia justru tertahan dalam doktrin feodal yang berorientasi ke dalam (inward-looking). Ketertinggalan saintifik ini—sebagaimana dibongkar melalui basis data dan kerangka analisis dari CSIS dan Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45)—pada akhirnya mengabaikan amanat konstitusional dan melumpuhkan kapasitas politik pertahanan nasional.
Pembongkaran Berbasis Data : Perspektif Data CSIS dan Model Lab 45.
Dua lembaga pemikir strategis utama di Indonesia, CSIS dan Lab 45, memberikan gambaran ketimpangan yang jelas antara realitas ancaman modern dengan postur riil anggaran serta doktrin keamanan nasional:
1. Temuan CSIS: Kerentanan Siber dan "Cyber Governance Gap"
Ketergantungan Ekosistem Digital:Kajian CSIS mengenai Cyber Security Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% infrastruktur informasi vital nasional (Critical National Information Infrastructure) bergantung pada vendor dan penyedia layanan cloud asing (mayoritas berbasis di AS).
Defisit Audit Sains & Sumber Daya:
CSIS mengidentifikasi adanya Cyber Governance Gap yang parah: Indonesia tidak memiliki kapasitas internal untuk melakukan audit source code secara mandiri terhadap alutsista berbasis AI maupun perangkat logistik impor. Hal ini membuat klausul ART—yang melarang lokalisasi server dan mewajibkan standar siber AS—secara otomatis menyerahkan "kunci pintu belakang" (backdoor) data strategis Indonesia kepada pihak asing.
2. Kerangka Defense Efficient Frontier Lab 45 (Andi Widjajanto)
Distorsi Alokasi Anggaran: Sebagaimana dipetakan dalam grafik Defense Efficient Frontier oleh Lab 45, alokasi anggaran pertahanan Indonesia berada dalam zona Inefficient Allocations atau Under-Insured. Peningkatan anggaran belanja militer tanpa diferensiasi saintifik yang jelas menghasilkan efisiensi marinal yang sangat rendah (Diminishing Returns).
Gagal Mencapai Minimum Credible Deterrence (MCD): Lab 45 menunjukkan bahwa untuk mencapai daya tangkal minimum (Minimum Credible Deterrence) di kisaran 0.8% - 1.9% dari GDP, belanja pertahanan harus dialokasikan secara optimal pada 6 domain kapabilitas utama: air, sea, land, cyber/EW, drones/missiles, dan space. Namun dalam praktiknya, alokasi anggaran Indonesia sangat timpang dan didominasi oleh domain darat (land-centric) dan belanja pegawai, alih-alih domain siber (cyber/EW) dan luar angkasa (space).
II. Doktrin Feodal Sistem Hibrida yang "Berorientasi ke Dalam" (Inward-Looking)
Ketimbang menjadi sistem hibrida yang canggih untuk menangkal ancaman eksternal (seperti pemaksaan sanksi atau spionase data lewat ART), "sistem hibrida" yang berkembang di Indonesia justru berwujud Sistem Hibrida Feodal-Domestik.
Komando Teritorial dan Patronase Kekuasaan:
Struktur komando teritorial dari tingkat atas hingga pedesaan (Korem/Kodim/Koramil pada TNI, serta Polda hingga Polsek pada Polri) lebih difungsikan sebagai jaring pengawas politik domestik dan pengaman stabilitas ekonomi lokal.
Kultur feodal menekankan loyalitas komando (patron-client relation) untuk mengamankan sumber daya ekonomi, proyek infrastruktur, dan bisnis ekstraktif, ketimbang membangun doktrin tempur/defensif saintifik menghadapi kekuatan asing.
Dwifungsi/Multi-Fungsi Gaya Baru:
Penempatan perwira aktif dalam jabatan-jabatan sipil, kementerian, dan BUMN mengonfirmasi pergeseran fokus ini. Keamanan nasional dimaknai sebagai "keamanan rezim" (regime security) dan ketertiban sosial internal, bukan perlindungan kedaulatan negara dari ekspansi hegemoni Barat atau poros global lainnya.
Pembusukan Politik Keamanan dan Pengabaian Konstitusional
Dampak paling berbahaya dari doktrin feodal yang tertinggal secara saintifik ini adalah kelumpuhan politik keamanan nasional dan pelanggaran mendasar atas amanat Konstitusi (UUD 1945):
1. Pengabaian Amanat Konstitusional Pembukaan UUD 1945
Mandat Konstitusi: Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" serta "Ikut melaksanakan ketertiban dunia".
Realitas: Dengan menyerahkan kedaulatan data, jaringan logistik, dan mekanisme pasar digital kepada skema resiprokal asimetris (seperti ART) tanpa ada perlawanan doktrinal dari institusi pertahanan, negara gagal melindungi "tumpah darah" dalam arti ruang berdaulat modern (darat, laut, udara, dan siber).
2. Ketiadaan Strategic Autonomy (Otonomi Strategis)
Karena institusi pertahanan sibuk dengan dinamika politik-ekonomi dalam negeri, Indonesia tidak memiliki Politik Keamanan Luar Negeri yang koheren.
Dalam menghadapi persaingan AS-China atau tekanan ratifikasi kesepakatan dagang bernuansa WTO Plus, aparat keamanan bertindak pasif dan menerima (compliant). Ketidakmampuan merumuskan strategi penangkalan (deterrence) berbasis sains membuat diplomasi pertahanan Indonesia mudah dikendalikan oleh instrumen economic statecraft negara lain.
3. Keamanan Nasional yang Terfragmentasi
Kebijakan keamanan tidak lagi dirancang berdasarkan peta risiko geopolitik yang komprehensif, melainkan akumulasi dari kepentingan sektoral: oligarki komoditas yang membutuhkan jaminan tarif ekspor, serta elite aparat yang membutuhkan jaminan porsi kekuasaan politik domestik.
Ketika tatanan Pax Americana menggunakan instrumen hukum perdagangan bilateral (ART), hegemoni digital, dan rekayasa moneter untuk mendikte negara berkembang, Indonesia meresponnya dengan institusi keamanan yang mengalami devolusi doktrinal.
TNI dan Polri terperangkap dalam sistem hibrida feodal yang berorientasi mengontrol ruang domestik, sembari mengabaikan lompatan sains-teknologi pertahanan yang sangat dibutuhkan. Sebagaimana diperingatkan oleh data CSIS dan analisis kurva efisiensi Lab 45, ketidakmampuan mengalokasikan anggaran secara rasional-saintifik membuat kedaulatan negara terus teralienasi: kedaulatan dikompromikan di meja perundingan internasional, sementara konstitusi direduksi sekadar menjadi teks formalitas di tengah penetrasi hegemoni global.
0 Komentar