Baca Juga
Transformasi digital telah mengubah ruang siber dari sekadar medium komunikasi dan pertukaran informasi menjadi salah satu infrastruktur dasar kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, keamanan, dan demokrasi. Negara, masyarakat, dan korporasi semakin bergantung pada jaringan digital, komputasi awan, pusat data, kabel bawah laut, platform digital, sistem identitas, artificial intelligence, dan infrastruktur teknologi informasi yang beroperasi lintas yurisdiksi. Konsekuensinya, gangguan terhadap sistem digital tidak lagi semata-mata dapat dipahami sebagai persoalan teknis, melainkan dapat menghasilkan dampak ekonomi, administratif, sosial, dan keamanan yang bersifat sistemik. Pemerintah Indonesia sendiri pada 2026 menempatkan keamanan siber sebagai prasyarat bagi pelindungan data pribadi dan keberlangsungan pelayanan publik, sementara pengalaman serangan terhadap Pusat Data Nasional dipandang sebagai salah satu pelajaran penting bagi perubahan pendekatan dari responsif menuju preventif.
Perubahan tersebut juga menggeser pengertian mengenai ancaman keamanan. Dalam doktrin keamanan kontemporer, hybrid threat pada umumnya dipahami sebagai penggunaan berbagai instrumen termasuk siber, ekonomi, informasi, diplomasi, teknologi, dan dalam kondisi tertentu kekuatan militer secara terkoordinasi untuk mengeksploitasi kerentanan suatu negara, sering kali dengan tetap berada di bawah ambang konflik bersenjata terbuka. Dewan Uni Eropa, misalnya, mendefinisikan ancaman hibrida sebagai aktivitas berbahaya yang terkoordinasi untuk melemahkan suatu negara atau institusi melalui kombinasi berbagai sarana, termasuk manipulasi informasi, serangan siber, tekanan ekonomi, manuver politik, diplomasi koersif, dan ancaman penggunaan kekuatan. Salah satu ciri utamanya adalah terciptanya ambiguitas sehingga negara sasaran mengalami kesulitan dalam mendeteksi, mengatribusikan, dan merespons serangan.
Dalam perspektif ini, ancaman hibrida tidak harus selalu berbentuk serangan komputer yang secara langsung melumpuhkan sistem. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan teknologi, kontrol atas infrastruktur digital, ketergantungan terhadap penyedia cloud, serta pengaturan mengenai arus data lintas batas dapat pula menjadi bagian dari lingkungan strategis tempat relasi kekuasaan berlangsung. Konsep weaponized interdependence yang dikembangkan Henry Farrell dan Abraham Newman menjelaskan bahwa jaringan ekonomi global tidak selalu menghasilkan hubungan yang simetris. Karena jaringan global cenderung memiliki simpul-simpul yang sangat terkonsentrasi, negara yang mempunyai yurisdiksi dan kapasitas untuk mengendalikan simpul strategis dapat menggunakan posisi tersebut sebagai instrumen tekanan atau pengaruh terhadap negara lain.
Kerangka tersebut menjadi semakin relevan ketika objek yang diperebutkan bukan lagi sekadar komoditas, melainkan data, jaringan, standar teknis, platform, cloud, dan infrastruktur digital. Literatur tentang digital sovereignty menunjukkan bahwa kedaulatan dalam era digital tidak hanya berkaitan dengan lokasi fisik penyimpanan data, tetapi juga mencakup kemampuan negara untuk mempertahankan otoritas, kapasitas, dan kontrol atas data, cloud computing, artificial intelligence, jaringan komunikasi, serta ekosistem teknologi yang menopang fungsi negara dan masyarakat. Ketergantungan pada teknologi dan penyedia layanan asing dapat menciptakan bentuk ketergantungan strategis yang berbeda dari ketergantungan teritorial konvensional.
Dalam perkembangan mutakhir, isu tersebut tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik dan geoekonomi yang semakin kompetitif. Literatur hubungan internasional menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar telah semakin bergeser dari sekadar kompetisi militer menjadi kompetisi atas rantai pasok, teknologi, data, investasi, standar, energi, mineral kritis, serta infrastruktur digital. Kajian IMF mengenai geoeconomics, misalnya, menunjukkan semakin digunakannya instrumen perdagangan, tarif, larangan ekspor, dan sanksi untuk mencapai tujuan geopolitik tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung.
Dalam konteks inilah Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi penting untuk dibaca bukan semata-mata sebagai perjanjian penurunan tarif, tetapi sebagai suatu instrumen hukum-ekonomi yang memiliki sejumlah konsekuensi regulasi terhadap ruang kebijakan domestik. ART ditandatangani pada 19 Februari 2026. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa perundingan tersebut bermula dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada 2025 dan menghasilkan penurunan tarif bagi Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan sejumlah pengecualian dan pengaturan khusus. Menurut Sekretariat Negara, ART baru berlaku setelah kedua negara menyampaikan keterangan tertulis bahwa prosedur hukum masing-masing telah selesai.
ART secara eksplisit memasukkan ketentuan mengenai perdagangan digital dan teknologi. Dalam Annex III, Section 3, Pasal 3.1 mengatur intangible products and electronic transmissions, sedangkan Article 3.2: Data Transfers menetapkan bahwa Indonesia harus memberikan kepastian mengenai kemampuan untuk memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa Amerika Serikat merupakan negara atau yurisdiksi yang menyediakan pelindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia. Pasal 3.3 juga membatasi persyaratan tertentu terhadap penyedia layanan digital Amerika Serikat, dengan demikian, terdapat hubungan yang nyata antara perdagangan internasional dan tata kelola data lintas batas.
Pasal 5.2 ART justru memperlihatkan dimensi yang lebih luas. Indonesia diwajibkan menggunakan pemasok teknologi komunikasi yang tidak mengompromikan keamanan dan perlindungan infrastruktur ICT, termasuk 5G, 6G, satelit komunikasi, dan kabel bawah laut, dan teks perjanjian menyatakan bahwa Indonesia akan berkonsultasi dengan Amerika Serikat mengenai pemasok mana yang dianggap memenuhi standar tersebut. ART juga mengatur agar pelabuhan, terminal pelabuhan, jaringan pelacakan logistik, dan armada komersial menggunakan platform logistik digital yang menyediakan perlindungan keamanan siber dan data.
Jika melihat pada teori hegemoni dan kekuasaan struktural. Dalam pendekatan neo-Gramscian, hegemoni tidak hanya dibangun melalui penggunaan kekuatan koersif, tetapi juga melalui pembentukan aturan, institusi, norma, dan struktur yang kemudian menjadi kerangka normal bagi tindakan aktor-aktor lain. Literatur neo-Gramscian dalam hubungan internasional menggunakan gagasan Gramsci untuk menjelaskan bagaimana tatanan dunia dapat direproduksi melalui hubungan antara kekuasaan material, institusi, gagasan, dan bentuk persetujuan atau penerimaan terhadap aturan.
Kerangka tersebut dapat dipertemukan dengan teori weaponized interdependence. Apabila sebuah negara atau kelompok negara memiliki posisi dominan dalam jaringan finansial, teknologi, cloud, platform, standar, dan infrastruktur global, maka ketergantungan pihak lain dapat menjadi sumber daya geopolitik. Dalam konteks digital, kemampuan tersebut tidak selalu berbentuk perintah langsung kepada negara lain. Kekuasaan dapat bekerja melalui standar teknis, arsitektur interoperabilitas, akses pasar, persyaratan keamanan, aturan transfer data, serta ketergantungan terhadap vendor dan infrastruktur tertentu. Ini merupakan bentuk kekuasaan struktural yang berbeda dari kontrol teritorial tradisional.
NATO merupakan aliansi pertahanan kolektif di kawasan Euro-Atlantik. Dokumen strategis NATO 2022 secara eksplisit menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung terhadap anggota NATO serta untuk pertama kalinya memasukkan tantangan yang ditimbulkan oleh China; NATO juga menempatkan siber dan ancaman hibrida sebagai bagian dari lingkungan keamanan strategisnya.
AUKUS sendiri adalah kerja sama trilateral Australia-United Kingdom-United States, hadirnya kerjasama trilateral ini telah mengubah kalkulasi keamanan Indo-Pasifik dan menimbulkan perhatian di Indonesia karena implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan regional dan sentralitas ASEAN. Sebagian studi menggambarkan respons Indonesia melalui konsep hedging dan strategic autonomy, yakni berusaha menjaga hubungan dengan berbagai pusat kekuatan tanpa terikat sepenuhnya pada salah satu kubu.
Karena itu, hubungan antara NATO di Eropa, AUKUS di Indo-Pasifik, dan ART Indonesia–Amerika Serikat dapat kita lihat dan jadikan sebagai objek analisis mengenai jaringan kekuasaan geopolitik dan geoekonomi, dan satu rantai komando atau satu skema hukum yang secara empiris telah terbukti sebagai “perpanjangan tangan” United States.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting jika melihat pada perspektif sebagai negara Indonesia, negara berada dalam posisi yang harus menyeimbangkan keterbukaan ekonomi digital, kebutuhan interoperabilitas teknologi, keamanan nasional, pelindungan data pribadi, dan otonomi regulasi. Studi mutakhir mengenai kedaulatan digital menunjukkan bahwa persaingan Amerika Serikat dan China memengaruhi pembangunan cloud, pusat data, platform digital, keamanan siber, dan AI di Indonesia. Persaingan tersebut menempatkan Indonesia pada situasi di mana keterbukaan terhadap teknologi asing dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan ketergantungan strategis baru.
Di Indonesia, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi justru membuka pintu lebar terhadap ketegangan tersebut. Pasal 56 memungkinkan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia, meskipub telah menetapkan terlebih dahulu bahwa negara tujuan harus mempunyai tingkat pelindungan data yang setara atau lebih tinggi, akan tetapi, persoalan transfer data pribadi keluar wilayah hukum Indonesia akan sangat berdampak pada aktivitas pemantauan masal (Mass Surveilence) terhadap individu/rakyat Indonesia, sebagaimana contoh kasus dalam ketegangan US – IRAN, dan ISRAEL – PALESTINA. Karena itu, Article 3.2 ART memiliki konsekuensi krusial terhadap jaminan keamanan data warga negara dan konstruksi hukum Indonesia: pengakuan terhadap Amerika Serikat sebagai yurisdiksi yang memenuhi standar adequacy tidak dapat dibaca secara terpisah dari Pasal 56 UU PDP.
Perkembangan tersebut kemudian bersinggungan dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Pemerintah dan DPR pada Juni 2026 telah membentuk Panitia Kerja untuk membahas RUU KKS. Pemerintah menyatakan bahwa RUU tersebut dimaksudkan untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan Indonesia dari ancaman siber domestik maupun global serta meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem informasi dan infrastruktur informasi nasional. Dengan demikian, secara resmi keberadaan RUU KKS mempunyai rasionalitas yang bersumber dari kebutuhan keamanan nasional dan meningkatnya ketergantungan masyarakat serta negara terhadap infrastruktur digital dan siber.
Dalam teori securitization, suatu isu menjadi isu keamanan ketika aktor politik membingkainya sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan luar biasa. Konsekuensi teoretisnya penting: semakin luas suatu isu ditempatkan dalam kerangka “keamanan”, semakin besar kemungkinan munculnya kewenangan luar biasa, sehingga batas, prosedur, pengawasan, dan justifikasi penggunaan kewenangan harus diperiksa secara ketat. Literatur mengenai securitization menekankan hubungan antara konstruksi ancaman dan pemberian kewenangan luar biasa tersebut.
Di sinilah problem diskresi negara menjadi sentral. Ketika “serangan siber”, “ancaman siber”, “krisis siber”, “keamanan nasional”, atau “ketahanan nasional” dirumuskan secara terlalu terbuka, maka batas antara tindakan teknis untuk melindungi infrastruktur dan intervensi terhadap hak warga dapat menjadi kabur dan membuka ruang diskresi bagi negara.
Masalah tersebut menjadi lebih serius ketika tindakan keamanan beroperasi dalam kondisi krisis atau keadaan luar biasa. Literatur mengenai state of exception memperingatkan bahwa keadaan darurat dapat dijadikan titik masuk bagi ekspansi kewenangan negara apabila batas waktu, objek tindakan, prosedur dan mekanisme pengawasan tidak ditentukan secara jelas. Dalam konteks ruang digital, persoalan tersebut tampak misalnya dalam perdebatan mengenai internet shutdown, surveillance, dan kewenangan darurat; penelitian tentang hak digital dalam keadaan luar biasa menekankan pentingnya spesifikasi ancaman, proporsionalitas, pembatasan kerugian, dan kewajiban untuk mengakhiri tindakan luar biasa setelah keadaan yang menjadi dasar tindakan tersebut berakhir dengan mengacu pada tujuh parameter yang terdiri dari supremasi sipil, HAM, pelindungan data pribadi, penegakan hukum transparan dan akuntabel, partisipasi publik, pembatasan antara ruang siber negara dan ruang siber rakyat, dan penolakan terhadap perluasan militerisme ke ranah sipil.
Kekhawatiran yang sama mengenai persoalan kelembagaan dan pengawasan juga muncul dalam forum resmi pembahasan RUU. LAB 45 dalam RDPU Panja RUU KKS pada September 2026 menyoroti potensi tumpang tindih antarlembaga, persoalan atribusi dan penegakan hukum lintas negara, protokol eskalasi krisis, serta pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas di luar pemerintah. Ini menunjukkan bahwa isu mengenai potensi overlap of authority dan kebutuhan external oversight bukan semata-mata konstruksi satu kelompok advokasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari perdebatan kebijakan publik mengenai RUU KKS.
Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah Indonesia membutuhkan keamanan siber. Secara kebijakan, kebutuhan tersebut relatif jelas. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana Indonesia membangun ketahanan siber tanpa kehilangan otonomi regulasi, tanpa menjadikan ketergantungan ekonomi-teknologi sebagai bentuk ketergantungan strategis, dan tanpa mengubah rezim keamanan siber menjadi dasar diskresi yang berpotensi menggerus hak konstitusional masyarakat.
Dalam hubungan ini, seharusnya menjadi kewajiban bahwa seluruh data harus berada secara fisik di dalam wilayah Indonesia. Kedaulatan digital yang substantif mencakup kemampuan untuk menentukan aturan, mengaudit teknologi, mengendalikan risiko rantai pasok, memastikan yurisdiksi hukum, menjaga integritas infrastruktur, mengamankan data, dan memastikan bahwa keputusan mengenai ruang digital tetap dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. Literatur tentang cloud sovereignty menunjukkan bahwa lokasi data merupakan salah satu faktor risiko penting; keamanan, kontrol atas teknologi, ketergantungan vendor, yurisdiksi, dan kemampuan negara untuk melakukan pengawasan juga merupakan bagian dari persoalan kedaulatan negara.
Atas dasar itu, ART tidak tepat dipahami hanya sebagai persoalan tarif, sementara RUU KKS tidak tepat pula dipahami hanya sebagai persoalan teknis keamanan. ART memperlihatkan bagaimana hukum perdagangan dapat masuk ke ruang kebijakan digital; sebaliknya RUU KKS akan menentukan bagaimana Indonesia mempertahankan kemampuan negara untuk menjaga ruang digital yang semakin terintegrasi dengan jaringan ekonomi global. Hubungan keduanya layak diteliti melalui perspektif Hubungan internasional, hukum tata negara, keamanan nasional, dan ekonomi politik internasional.

0 Komentar