Baca Juga
![]() |
| Charles Rustam, Divisi Hukum dan Advokasi IM27 Institut Marhaenisme 27 |
Apa yang dirubah?
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengeluarkan pernyataan yang mencolok pada 15 Oktober 2025. Kajian mereka mengenai definisi korupsi akan menggantikan definisi korupsi sejauh ini. Dengan dua alasan, seperti Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan katakan sendiri yaitu: agar berstandar internasional dan kategori kerugian negara sebagai tindak pidana korupsi tidak memberatkan sektor bisnis, tak terkecuali BPI Danantara.[1]
Meskipun telah disetujui Presiden bukan berarti kajian DEN tersebut tegak langsung sebagai definisi resmi dan memiliki bobot yuridis. Sebab, definisi korupsi yang dimuat dalam Pasal 2 ayat 1 memiliki tiga unsur utama: Melawan hukum: Melakukan tindakan yang menabrak aturan hukum tertulis yang berlaku; Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi: Adanya keuntungan materi atau aset yang bertambah bagi pelaku maupun pihak terafiliasi; Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
Harus diketahui, merugikan keuangan negara punya pengertian tersendiri. Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya karena jabatan atau jabatan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Dengan sanksi bagi pelanggarnya; Pidana seumur hidup atau minimal penjara 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp 200 miliar dan maksimal Rp 1 miliar.[2] Artinya, dengan diabsenkannya kategori “Kerugian Negara” sesuai kajian Luhut cs. maka secara khusus menghilangkan definisi merugikan keuangan negara, sanksi bagi pelanggarnya dan dalam menentukan siapa pelanggaranya.
Pengertian
Yuridis yang Mengilusi
Perubahan istilah ini bukan masalah peletakkan tata kalimat atau makna filosofis. Tetapi, perubahan itu mengandung bobot kepentingan politik, tidak lain adalah kepentingan Kapitalis Birokrat atau para Pencoleng Kekayaan Negara sesuai istilah Sukarno. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila definisi baru ini diresmikan dalam bentuk Perubahan Undang-Undang untuk ketiga kalinya atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena, hanya melalui mekanisme formal itu definisi yang menghilangkan kategori merugikan keuangan negara memiliki kepastian hukum. Perlu dicatat bahwa masalah ini bukan saja tentang rezim hukum kita yang direkayasa lewat “definisi”, tetapi adalah jalan paling terang dan leluasa terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, serta benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi.[3]
Laporan riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa kasus korupsi yang terkategori kerugian negara meningkat setiap tahun. Dan, dari periode 2014 sampai 2023 secara nasional korupsi mencapai lebih dari Rp 291, 5 triliun.[4]
Artinya, peningkatan korupsi sesuai kategori kerugian negara tidak akan diekspos oleh definisi yang diajukan oleh Luhut Cs. padahal berpotensi untuk pejabat, lembaga maupun badan hukum milik negara secara bebas melakukan korupsi secara impunitas. Sehingga kerugian Kopdes Merah Putih misalnya, aman dari jerat hukum.
Jika sungguh-sungguh memahami logika Luhut cs. dalam perubahan definisi korupsi, maka mereka sedang mengarahkan untuk Indonesia tidak lagi sebagai negara hukum tetapi negara bisnis. Padahal saat anggaran negara diaplikasikan dalam penyelenggaraan negara prinsip akuntabilitas, legalitas, serta transparansi mutlak hukumnya. Selain itu perubahan definisi ini harus dibaca sebagai rencana politik yang terorganisir untuk mengamputasi kewenangan Badan Keuangan Negara (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dugaan korupsi.
Bukankah ini semakin
menunjukkan bahwa rezim politik Prabowo-Gibran menunjukkan sekali lagi bahwa
hukum menurut mereka tidak ditempatkan
dalam paradigma yang benar, yaitu paradigma konstitusional. Semakin menjauhkan
esensi negara hukum republik dari pandangan bahwa kepastian hukum bukan untuk
stabilitas akumulasi kapital privat maupun kelompok pencoleng kekayaan negara
(kabir), melainkan sebagai sarana sekaligus tujuan untuk mencapai masyarakat
adil dan makmur.
[1]Merujuk dalam webstite CNN
Indonesia pada 21 Oktober 2026. Pukul 14.00 WIB
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261020205732-32-1417713/luhut-usul-ke-prabowo-kerugian-negara-bukan-pidana-korupsi
[2] Merujuk website JDIH Kabupaten Tanah Laut
https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-tentang-korupsi
[3] Merujuk website Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
https://www.mkri.id/berita/kpk-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497
[4] Ibid
.png)
0 Komentar