Baca Juga
Pemerintah desa dinilai kehilangan kewenangannya untuk
mengelola dana desa sesuai kepentingan masyarakat setempat karena alokasi
penggunaan anggarannya sudah diputuskan berdasarkan aturan, prosedur, indikator
dan perencanaan teknis yang ditetapkan pemerintah supra-desa.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk “Teknokratisasi
dalam Penggunaan Dana Desa” yang diselenggarakan Kelompok Studi Tentang Desa
(KESA)—sebuah kelompok studi di Yogyakarta yang fokus pada isu desa—di Café
Lingko Kopi de Santhos pada 1 Oktober 2026.
Stanislalus Rasa yang
hadir sebagai pembicara dalam kegiatan yang dimoderatori Arkadius Mahang
itu berkata, mekanisme administrasi tentu merupakan bagian penting dalam tata
kelola pemerintahan.
Persoalannya, kata dia, ketika hal tersebut jutru membebani
dan dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat.
Ia berkata, kesuksesan pemerintah desa dalam mengeksekusi
kewenangannya seharusnya dilihat berdasarkan sejauh mana kebijakan dan program
yang dibuat dapat menjawab kebutuhan, aspirasi dan persoalan riil yang dialami
masyarakat desa.
Alsis sapaannya menambahkan, memaksa semua desa di Indonesia
untuk menjalankan instruksi pemerintah supra desa tanpa mempertimbangkan soal
kesiapan desa adalah kesalahan fatal, sebab kondisi dan potensi setiap desa
sangat beragam, lanjut dia.
Menimbulkan Krisis Kepercayaan
Selain itu, kata dia, pemerintahan teknokratik dalam penggunaan dana desa juga mengakibatkan musyawarah desa hanyalah formalitas belaka yang berpotensi menimbulkan konflik krisis kepercayaan masyarakat setempat kepada pemerintah desa.
“Sementara pemerintah desa terus diintervensi sehingga takut
terdapat kesalahan dalam membuat laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana
desa kepada pemerintah supra desa, mereka pun sering disalahpahami dan
dicurigai macam-macam termasuk tuduhan melakukan korupsi oleh masyarakat desa,”
ungkapnya.
Menurutnya, pandangan demikian disebabkan karena masyarakat
tidak tahu kalau dana desa yang nominalnya—katakanlah 1 miliar—itu dianggap
besar. Kenyataannya hanya Rp200/300 juta saja yang benar-benar dikelola
pemerintah desa.
“Dana sedemikian itu bahkan hanya cukup untuk membayar gaji
perangkat desa dan belanja alat tulis kantor (ATK). Sementara sebagian besar
dana yang ada sudah dibagi untuk membiayai berbagai proyek dari berbagai
kementerian lintas sektor yang masuk ke desa,” tambahnya.
Kekurangan Kapasitas
Pembicara lainnya Herianto Edom memiliki pendapat yang
berbeda. Bagi dia, persoalan yang terjadi di desa disebabkan kurangnya
kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan.
“Parahnya, terutama di banyak desa di wilayah Indonesia
bagian timur, aparatnya tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
masing-masing,” kata Yanto sapaan akrabnya.
Ia menilai kondisi tersebut “berpengaruh terhadap
efektivitas dan stabilitas kinerja pemerintahan desa”.
Menurutnya, kemampuan pemerintah desa sangat penting untuk
memahami, menerjemahkan dan menjalankan pemerintahan desa ketika berhadapan
dengan kompleksitas regulasi dan rumitnya mekanisme pengelolaan keuangan.
Selain itu, dengan kapasitas yang mumpuni, pemerintah desa
tidak hanya memahami kebutuhan masyarakat, tetapi dapat menerjemahkannya ke
dalam rencana kerja mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan, hingga pertanggung-jawaban, kata Yanto.
0 Komentar