Baca Juga
Sebuah Catatan pendek menimbang Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, karya Sukarno.
Yogyakarta, 3 November 1947. Itulah tanggal yang dibubuhkan Sukarno di penghujung kata pendahuluan Sarina. Empat bulan sebelumnya, Juli 1947, meriam-meriam Belanda telah memulai apa yang kelak dicatat sejarah sebagai Agresi Militer pertama. Garis demarkasi dilanggar, dan Republik yang baru dua tahun diproklamasikan itu dipaksa menyusut wilayahnya. Tinggal kantong-kantong di Jawa dan Sumatra—yang makin sempit juga seiring makin keras Agresi. Yogyakarta, tempat kaki-tangan pemerintahan awal Republik berpindah sejak 1946. Waktu itu, menjadi ibu kota darurat sekaligus konsentrasi pengepulan asap pertahanan. Hendak saya tekankan maksud prosa ini sejak kalimat itu ditutup titik: nafas prosa ini bertenaga dari yang dalamnya. Pertama, esai ini, mengepulkan asap “kursus wanita”—begitu istilahnya dalam buku—dua pekan sekali. Tempat naskah yang kelak bernama Sarinah pertama kali diucapkan—ingat! Mula-mulanya ini bukan ditulis.
Saya memulai dari tanggal dan dari Yogya, dan bukan maksudnya demi basa-basi historiografis. Memang lazimnya menghiasi pembukaan biasa dilakukan lewat gestur-gestur yang tidak lazim bagi banyak orang. Saya memulai dari sana, karena metode yang hendak saya peragakan di sini, ‘meta-komentari’[1], dalam istilah Fredric Jameson, menuntut yang demikian sebagai prasyarat penting. Bahwa, pembacaan atas sejarah dengan cara ini sedang berusaha melakukan suatu yang bukan bingkai teks yang “dilihat dari luar”, melainkan upaya merepresentasi tegangan-tengangan yang bekerja di dalam kalimat demi kalimatnya, membentuk mengapa ia berbentuk seperti itu dan bukan yang lain. “Always historicize!”,[2] kata Jameson, bukan imbauan tentang perlunya menambah-nambah catatan-kaki panjang tentang tahun dan tempat. Gestur tersebut merupakan isyarat yang mendesakkan, bahwa bentuk sebuah teks adalah jejaknya dari tekanan sejarah yang tak-terelakkan dihadapi secara langsungnya kesadarannya penulis.
Sarinah, perlu diingat, bukan pilihan judul demi kesan filosofis atau estetis. Pada halaman-halaman pertama kata pendahuluannya, Sukarno menjelaskan sendiri asal-muasal nama itu. Sarinah, katanya, adalah nama pengasuhnya semasa kanak-kanak, “mBok”-nya, perempuan dari kalangan yang dalam bahasa zaman itu disebut rakyat jelata, yang kepadanya Sukarno mengaku berutang banyak hal yang—sekiranya—tak perlu diuraikannya secara rinci di sini. Buku empat-ratusan halaman tentang—subjudulnya bilang—‘kewajiban wanita dalam perjoangan Republik Indonesia’ itu, kemudian dipersembahkan dengan memanggul nama perempuan tunggal—dan juga historis—itu sebagai satu representasi bagi seluruh perempuan Indonesia.
Lewat orang dengan nama Sarinah, sebagai pengasuh partikular, mengepul Sarinah sebagai alegori universal. Demikian, sebelum satu kalimat pun isi bukunya saya kutip, pembacaan simtomatik sudah punya lowongan untuk bekerja. Pengangkatan nama seorang pengasuh rumah tangga menjadi simbol bagi Wanita Indonesia seumumnya adalah suatu pergerakan secara formal (dalam hal berbahasa/pembahasaan) yang, disadari-tidaknya penulis sendiri, menanggung sembari—bersamaan—menyembunyikan kondisi tertentu.
Ia menanggung penghormatan yang tulus. Ia menyembunyikan pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya terjadi; pengalaman menyejarah perempuan-perempuan sekelas Sarinah sebenar-benarnya—hal itu menemukan kontekstualitasnya, dan perlu diingat jelas, karena ketika buku ini justru paling banyak dibaca dan dirujuk-rujuk oleh kalangan ‘yang terdidik’, kalangan yang justru, di rumah-rumah masing-masing, keluarga mereka sendiri, yang mempekerjakan para Sarinah-Sarinah yang lainnya.
Saya bukannya menuduh Sukarno hipokrit. Murah sekali membuat tuduhan-tuduhan semacam itu. Dan bukan itu yang diajarkan pembacaan simtomatik. Gerak penamaan itu, suatu ‘partikulararisasi’ yang diangkat—atau jadi “tertingkatkan” (“transcended”)—jadi suatu kategori universal. Narasi historisnya mengakibatkan Sarinah menjadi alegori bangsa; ini juga lah adalah satu ‘ideologeme’ dalam pengertian paling ketatnya Jameson. Yakni, suatu unit kecil wacana yang sekaligus bisa berfungsi sebagai gagasan, tentang penghormatan, tentang kesetaraan dalam perjoangan, dan sebagai proto-narasi, fantasi kolektif, tentang bagaimana seorang perempuan dari kelas bawah bisa, lewat penamaan, lewat alegorisasi, naik derajat menjadi representasi tertinggi sebuah bangsa, tanpa harus mengubah posisi kelasnya yang sesungguhnya satu senti pun.
Mari sekarang saya bawa pembaca ke halaman 210 sampai 212, pada bagian yang oleh Sukarno sendiri diberi semangat argumentasi tentang evolusi masyarakat. Sedangnya di sana, berbicaralah tentang pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, momong anak, menjaga penerangan dan perapian, yang menurutnya, lewat jalannya sejarah, berangsur-angsur dipindahkan dari tanggungan perorangan di dalam rumah ke tanggungan umum, ke tanggungan masyarakat. Perhatikan betul-betul bagaimana ia merumuskan wahana pemindahan itu ini: “…dikerjakan oleh ‘umum’ secara kolektivitis dengan berupa negara, haminte, atau koperasi. Jadi: tendenz evolusi masyarakat ialah: berangsur-angsur mengoper fungsi-fungsi keluarga serumah kepada ‘umum’… Negara, atau haminte, atau koperasi akan bertambah mengoper makin banyak fungsi-fungsi itu, sesuai dengan bertambahnya sifat negara menjadi negara rakyat, haminte menjadi haminte rakyat, koperasi menjadi koperasi rakyat.”
Tiga kata benda disebut dalam satu tarikan napas, diikat oleh kata sambung atau yang menyamakan kedudukan ketiganya: negara, haminte, koperasi. Bagi proyek yang sedang saya kerjakan di tempat lain, satu kajian tentang bagaimana kategori koperasi “disedimentasikan” maknanya sepanjang sejarah hukum dan wacana Indonesia, kalimat ini adalah temuan yang menggetarkan, justru karena datangnya dari sumber paling awal dan paling berwibawa yang bisa dibayangkan.
Di sini, pada 1947, sebelum satu pun undang-undang perkoperasian merdeka diundangkan, koperasi sudah hadir bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri dengan watak khasnya, kemandirian anggota, kontrol demokratis dari bawah, sebagaimana kelak dirumuskan tegas oleh Hatta, melainkan sebagai satu dari tiga kata yang bisa saling dipertukarkan, tiga badan kolektivistis yang disamaratakan fungsinya: mengoper beban. Sukarno tidak bertanya apa bedanya ketika dapur umum dikelola negara dibanding dikelola koperasi. Sukarno juga tidak bertanya siapa yang mengatur, siapa yang punya suara, siapa yang menanggung risiko bila gagal. Penting sekali baginya, dalam hal ini, dan ini tetap sah dalam logika argumennya sendiri, ialah bahwa beban itu berpindah dari pundak satu perempuan ke pundak umum.
Sekarang perhatikan bagaimana bentuk kalimat-kalimat berikutnya bekerja, karena di sini dialektika bentuk-isi menampakkan diri paling telanjang. Sesudah kalimat tentang tiga wahana kolektivistis itu, Sukarno membangun satu litani panjang, deretan anafora yang diawali kata yang sama berulang-ulang: “Tidak lagi ia harus berkeluh-kesah… Tidak lagi badannya masih terasa letih… Tidak lagi Sarinah dirogoh kantongnya… Tidak lagi ia harus membikin bersih lampu minyak tanah… Tidak lagi ia harus memasang api… Tidak lagi ia harus mencuci pakaian… Tidak lagi ia harus memasak makanan… Tidak lagi ia harus menyediakan sarapan….”. Delapan kali pengulangan tidak lagi itu berbaris, masing-masing menyusul dengan gambaran konkret, kenop listrik yang diputar, dapur elektris yang menganga, binatu kolektif yang menerima pakaian kotor, dapur umum yang mengirim makanan sesuai pilihan dari daftar mingguan, sebelum akhirnya memuncak pada satu kalimat yang bernada hampir liturgis: pembebasan ini “mencapai puncaknya yang tertinggi di dalam masyarakat kesejahteraan sosial, di dalam masyarakat sosialis”, di mana Sarinah mencapai “bekroningnya” yang gilang-gemilang, mahkotanya, puncak penobatannya.
Bentuk litani semacam ini bukan kebetulan stilistika. Ingat bahwa naskah Sarinah, menurut pengakuan Sukarno sendiri dalam kata pendahuluannya, lahir dari kursus-kursus wanita yang diucapkan, bukan dikarang di meja tulis, dan jejak keterucapan itu masih kentara dalam pengulangan yang justru paling efektif bila didengarkan, bukan dibaca dalam diam. Anafora adalah teknik pidato, teknik yang membangun momentum emosional lewat pengulangan berirama, teknik yang sama yang dipakai Sukarno dalam pidato-pidato mobilisasinya yang lain. Pembacaan simtomatik di sini tidak berhenti pada mengagumi kefasihan retorisnya. Ia bertanya: tekanan sejarah apa yang membuat argumen tentang pembagian kerja domestik ini harus disampaikan dalam bentuk litani pidato, dalam bentuk janji berirama, alih-alih dalam bentuk argumen programatik yang dingin dan terukur sebagaimana lazimnya tulisan kebijakan? Jawabannya, saya kira, terletak persis pada tanggal dan kota yang saya sebut di awal esai ini. Di tengah dentuman meriam Agresi Militer, di tengah Republik yang wilayahnya menyusut setiap minggu, janji tentang dapur elektris dan binatu kolektif bukanlah proyeksi kebijakan jangka menengah yang bisa diperdebatkan detailnya kelak. Ia adalah tindakan simbolik yang mendesak, satu cara menyelesaikan secara imajiner, di dalam kalimat, di dalam irama kalimat itu sendiri, kontradiksi yang di dunia nyata sama sekali belum bisa diselesaikan: bahwa Republik yang sedang berjuang mati-matian mempertahankan eksistensinya tak mungkin, pada 1947, benar-benar menyediakan dapur umum dan binatu kolektif bagi tiap-tiap Sarinah di tiap-tiap rumah tangga.
Tiga puluh halaman sebelum bagian itu, pada halaman 175 sampai 181, koperasi sudah muncul sekali lagi, dalam konfigurasi yang berlainan tetapi dengan watak relasional yang sama. Membahas sejarah pergerakan perempuan buruh Eropa, Sukarno merumuskan tiga jalan menuju masyarakat sosialis: “Aksi serikat sekerja… Aksi koperasi….Aksi partai politik”, disebutnya kemudian “tiga jalan serangkai” yang tak bisa berjalan satu tanpa yang lain, karena organisasi menuntut hak bersidang dan berserikat, hak itu menuntut perluasan undang-undang, perluasan itu menuntut perjuangan di parlemen, dan seterusnya dalam rantai sebab-akibat yang ia rangkai sendiri jadi satu kalimat panjang nyaris tanpa jeda. Koperasi tidak berdiri sendiri. Triangulasi selalu adalah prosesnya, selalu disebutkan berdampingan dengan dua kata lain yang jauh lebih bermuatan politik secara eksplisit, serikat sekerja yang jelas berurusan dengan kelas dan upah, partai politik yang jelas berurusan dengan kekuasaan negara, sementara koperasi sendiri menempati posisi tengah yang anehnya tak pernah dijelaskan wataknya secara spesifik. Apakah ia alat ekonomi, alat politik, atau keduanya sekaligus, Sukarno tak pernah benar-benar merincinya.
Dua kemunculan ini, yang berjarak seratus halaman lebih dalam buku yang sama, bila dibaca bersisian justru mengonfirmasi satu dugaan yang semula saya ajukan dalam proyek tentang sedimentasi kategori koperasi itu: bahwa kata ini, bahkan di tangan dua bapak bangsa yang sama-sama dianggap pencetus gagasan perkoperasian Indonesia, tak pernah punya identitas tunggal yang disepakati. Pada Hatta, koperasi adalah sekolah demokrasi, ruang di mana anggota belajar mengatur dirinya sendiri, penekanannya pada proses, pada pembelajaran kolektif, pada otonomi dari bawah. Pada Sukarno, di dua kemunculan yang saya baca di sini, koperasi adalah salah satu dari sekian wahana penyalur, baik penyalur beban, bersama negara dan haminte, maupun penyalur perjuangan, bersama serikat sekerja dan partai, yang keduanya menempatkan koperasi bukan sebagai subjek yang berdiri sendiri, melainkan sebagai anggota satu daftar, satu dari tiga, yang maknanya justru ditentukan oleh kedua kawan-sejajarnya, bukan oleh dirinya sendiri.
Bila sampai di sini pembacaan saya
berhenti, ia akan jatuh ke dalam jebakan yang justru sering saya kritik di
tempat lain: kritik yang murni membongkar, yang menelanjangi tanpa menyisakan
apa pun untuk dipegang. Jameson sendiri menegaskan bahwa kritik ideologi yang
tuntas harus menggabungkan dua gerak, demistifikasi dan pembukaan
cakrawala utopis sekaligus, salah satu saja tidak cukup. Maka biarlah saya
tutup dengan gerak kedua itu.
Ada sesuatu yang harus diakui tetap mengagumkan dalam litani tidak lagi ia harus itu, terlepas dari segala yang telah saya bongkar tentang fungsi ideologisnya. Di tengah dentuman yang sungguhan, bukan metafora, Sukarno tetap memberi ruang bagi imajinasi tentang dapur elektris dan radio yang mengalunkan lagu merdu, sebentuk keberanian berimajinasi yang justru makin langka ditemukan hari ini, ketika wacana resmi tentang koperasi, delapan puluh tahun kemudian, sudah menciut jadi bahasa efisiensi, standarisasi, dan integrasi rantai pasok belaka, tanpa jejak sedikit pun dari hasrat utopis yang pernah membakar naskah yang diucapkan di tengah kursus-kursus wanita di Yogyakarta itu. Jarak antara litani 1947 dan dokumen kebijakan hari ini bukan sekadar jarak delapan dekade. Ukurannya hanyalah sebagai satu yang telah hilang. Sejak lahirnya, dalam wacana kebangsaan kita, jejak-langkah tersiratnya lebih kental dan berat dari sekedar hasrat yang efisiensi. Hasrat yang bertuju memindahkan “beban dari pundak yang paling letih” ke pundak kita bersama yang utuh—kalau kata Sukarno: ke yang “Umum” itu: memang sesederhana dan seutopis itu…
[1] Fredric Jameson mengistilahkannya, dalam bahasa Inggris “meta-commentatory” (kadang pula ditulis langsung tanpa tanda penghubung “ -”). Lihat: Jameson, F. (1971). Commentary and metacommentary. PMLA, 86(1), 9–18; Jameson, F. (1971). Marxism and form: Twentieth-century dialectical theories of literature. Princeton University Press., Jameson, F., & Zhang, X. (2007). Marxism and the historian of forms (X. Zhang, Interviewer). In I. Buchanan (Ed.), Jameson on Jameson: Conversations on cultural Marxism (pp. 92–119). Duke University Press., Demers, J. (2012). The theory variations: An interview with Fredric Jameson. Reviews in Cultural Theory, 3(1), 1–14. Kunkel, B. (2024). Fredric Jameson, The art of criticism No. 5. The Paris Review, (250).
[2] Kalimat pembuka Preface/Pengantar karya penting F. Jameson, The Political Unconsciouss.
Penulis: Miftahulrahman Bahas
0 Komentar