Siaran Pers Institut Marhaenisme 27: Menolak Rencana Kopdes Merah Putih Menjadi Penyalur Gaji PNS Dan Dana Pensiun

Baca Juga

 

Rencana Menteri Koperasi, Ferry Juliantono untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu lembaga penyalur gaji aparatur sipil negara (ASN/PNS) dan dana pensiun, tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perluasan kegiatan usaha koperasi. Penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun merupakan bagian dari sistem keuangan dan administrasi negara yang memiliki mekanisme, lembaga, serta pengawasan khusus. Karena itu, pemerintah tidak dapat menjadikan KDMP sebagai penyalur dana publik hanya berdasarkan keputusan administratif atau perluasan fungsi koperasi tanpa kejelasan dasar hukum dan tata kelola. Di titik ini, perluasan fungsi Kopdes tidak berhenti pada institusi ekonomi lokal, melainkan infrastructure of distribution.

Pemerintah Harus Menjelaskan Dasar Hukum Pemberian Kewenangan Tersebut.

Gaji PNS yang bersumber dari APBN merupakan bagian dari belanja negara yang penyalurannya tunduk pada sistem perbendaharaan negara. Sementara pembayaran pensiun memiliki mekanisme tersendiri yang selama ini melibatkan lembaga seperti PT Taspen, PT Asabri, bank mitra pembayaran, dan PT Pos Indonesia.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah: dalam kapasitas hukum apa, Kopdes Merah Putih akan menjadi penyalur gaji PNS dan dana pensiun? Apakah Kopdes akan menjadi penyalur langsung? Ataukah hanya menjadi agen dari bank atau lembaga yang secara hukum telah memiliki kewenangan? Pemerintah wajib menjelaskan hal tersebut secara terbuka kepada publik sebelum kebijakan dijalankan.

Koperasi merupakan badan usaha dengan karakteristik dan regulasi tersendiri. Namun, ketika koperasi diberi fungsi yang berkaitan dengan pembayaran gaji, dana pensiun, jasa pembayaran, dan pengelolaan dana masyarakat, maka terdapat regulasi lain yang harus diperhatikan. Pemerintah harus memastikan keterlibatan dan pengawasan lembaga yang memiliki kewenangan di sektor tersebut, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PT Taspen, PT Asabri, maupun lembaga lain yang relevan. Dengan demikian, upaya memperluas fungsi Kopdes justru menciptakan grey area kelembagaan, ketika koperasi diberi tanggung jawab mengelola dana publik tetapi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya tidak jelas.

Perubahan fungsi sebesar itu membutuhkan kajian publik yang serius. Pemerintah harus menjelaskan siapa yang mengendalikan arus dana, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari biaya transaksi, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan dana.

Mengorbankan Prinsip Koperasi Demi Ambisi Memperluas Peran KDMP Secara Administratif.

Koperasi pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip keanggotaan, partisipasi, demokrasi ekonomi, dan kepentingan anggota. Karena itu, penguatan koperasi semestinya dilakukan dengan memperkuat basis ekonomi anggotanya, bukan dengan terus menambahkan fungsi baru yang berpotensi menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan birokrasi negara.

Kami mempertanyakan arah kebijakan ini: Apakah Kopdes Merah Putih sedang dibangun sebagai koperasi milik masyarakat, atau sedang diarahkan menjadi infrastruktur elektoral kekuasaan? Pertanyaan tersebut semakin penting karena sejak awal KDMP dibentuk melalui desain kebijakan yang sangat berantakan.

Berpotensi menciptakan konsentrasi fungsi ekonomi dan keuangan yang terlalu besar pada satu institusi.

Jika KDMP menjalankan fungsi distribusi kebutuhan pokok, penyaluran program pemerintah, pengelolaan usaha, pembiayaan, dan kemudian pembayaran gaji ASN serta dana pensiun, maka terjadi perluasan fungsi yang sangat signifikan. Konsentrasi tersebut bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga persoalan kekuasaan ekonomi, akuntabilitas, dan kontrol atas arus dana masyarakat, serta penyelenggara negara yang menentukan pada siapa mereka bekerja. Negara juga harus berhenti menggunakan argumentasi “mendekatkan layanan kepada masyarakat” sebagai pembenaran otomatis bagi setiap perluasan kewenangan KDMP, yang kita tahu hanya omong kosong belaka. 

Jika skema tersebut benar-benar direalisasikan, maka skema PNS di kecamatan/desa:

menerima gaji → Kopdes

menabung → Kopdes

meminjam → Kopdes

membeli kebutuhan pokok → Kopdes

membayar layanan → Kopdes

Pada titik ini, Kopdes tidak lagi hanya menjadi economic institution, tetapi menjadi local economic hub.

Sementara pada saat yang sama terdapat jaringan dan struktur birokrasi militer yang aktif dalam pembinaan kewilayahan, maka desa menjadi ruang di mana administrasi negara, ekonomi, keamanan, dan jaringan sosial bertemu. Oleh sebab itu:

KAMI MENUNTUT

  • Menolak rencana menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai penyalur langsung gaji PNS dan dana pensiun.
  • Meminta Menteri Koperasi membuka secara transparan rancangan kebijakan dan skema kelembagaan penyaluran gaji serta dana pensiun melalui Kopdes Merah Putih.
  • Meminta Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, PT Taspen, PT Asabri, dan lembaga terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai legalitas dan desain kebijakan tersebut.
  • Menolak setiap bentuk perluasan kewenangan KDMP yang menjadikannya sekadar perpanjangan tangan birokrasi pemerintah tanpa memperkuat demokrasi ekonomi.
  • Meminta pemerintah memastikan bahwa seluruh dana publik yang disalurkan melalui lembaga apa pun tetap berada dalam mekanisme pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban yang jelas.
  • Mendorong DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap rencana perluasan fungsi Kopdes Merah Putih karena kebijakan tersebut menyangkut pengelolaan dan distribusi dana publik dalam skala nasional.

KOPERASI UNTUK RAKYAT, BUKAN PERPANJANGAN TANGAN BIROKRASI

Institut Marhaenisme 27 berpandangan bahwa penguatan koperasi merupakan agenda penting dalam membangun demokrasi ekonomi. Namun, koperasi telah kehilangan watak kerakyatannya karena dijalankan dengan paksaan dari negara yang menggunakan corak dan praktik militeristik.

Jika pemerintah benar-benar ingin memperkuat koperasi, maka yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah anggota, modal, kapasitas pengurus, transparansi, demokrasi internal, dan kemandirian ekonomi koperasi. Bukan memperluas kewenangannya tanpa batas. Sebab itu, kenyataan tersebut hanya memperkuat temuan kami: KDMP bukan lah koperasi, melainkan suatu instrumen politik kekuasaan.

Penulis: Muhammad Iqbal Tarafannur, S. Sos, M. Sos, Divisi Ekonomi Politik Institut Marhaenisme 27

0 Komentar