Baca Juga
Lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, bangsa ini justru terus berjalan di atas jalur kemunduran yang semakin mengkhawatirkan. Secara empiris, Indonesia di bawah kepemimpinan hari ini kehilangan national interest (kepentingan nasional) yang sejati. Persoalan utama bangsa bukanlah sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan, melainkan masalah kerusakan yang bersifat sistemik. Negara yang kita nikmati hari ini telah melupakan fondasi kebangsaannya, kehilangan spirit sebagai bangsa besar dan berpengetahuan, serta abai dalam ikut memajukan ketertiban dan kemajuan dunia.
Penyakit Kronis: Politik Patron-Klien, OKP Bengkak, dan Pelacuran Intelektual
Kerusakan ini semakin bernanah ketika relasi kekuasaan dibangun di atas fondasi transaksional yang busuk. Kita tidak sedang membutuhkan pemimpin atau wakil presiden yang gemar melobi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan aktivis mahasiswa melalui hubungan patron-klien. Praktik kotor inilah yang melumpuhkan nalar kritis, membuat OKP dan aktivis mahasiswa menjadi dangkal dalam melihat problem bangsa, kehilangan daya dobrak moral, dan direduksi sekadar menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Hari ini, hampir seluruh elemen kepemudaan dan aktivis telah terhegemoni sepenuhnya oleh kepentingan partai, elite politik, dan para pebisnis serakah. Jika kriteria kepemimpinan nasional terus dipelihara melalui jalan pelacuran politik seperti ini, maka kemunduran bangsa akan semakin dalam dan semakin jauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa.
Sikap Tegas: Penolakan Kepemimpinan Transaksional di Tengah Krisis Global
Di tengah problematika bangsa yang semakin rusak dan tantangan global yang sedang bergerak ke arah perang—di mana dunia tengah mengalami krisis kebangsaan—republik ini membutuhkan figur pemimpin dan wakil presiden yang sungguh-sungguh paham sejarah, memiliki kapasitas sebagai garantor, serta mumpuni dalam diplomasi tingkat internasional untuk memulihkan kedaulatan dan ekonomi nasional.
Secara tegas menolak Calon wakil presiden yang tidak memiliki kapasitas fundamental tersebut. Selama rekam jejak kepemimpinan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipertontonkan, tidak ada produk undang-undang yang dihasilkan untuk memenangkan kepentingan rakyat. Semuanya tunduk dan disetir demi kepuasan para elit serta pebisnis serakah yang hari ini mencengkram leher republik.
Tumbal Keserakahan: Rakyat Dikorbankan, Negara Dirusak
Akibat dari hegemoni para pebisnis serakah dan mentalitas transaksional ini, rakyat dan masa depan bangsa menjadi korban utama dari keserakahan segelintir pihak. Negara semakin rusak parah hingga melupakan bangsa yang mendirikannya. Partai politik, alih-alih merawat republik, justru bergeser fungsi menjadi benalu yang menghisap darah rakyat demi melanggengkan tirani kekuasaan.
Membongkar dengan Epistemic Disobedience
Untuk menyelamatkan republik dari keterpurukan yang lebih fatal, karut-marut ini harus dibongkar secara radikal menggunakan paradigma epistemic disobedience (pembangkangan epistemik)—sebuah kesadaran penuh untuk membongkar cara pandang, nalar, dan sistem penjajahan gaya baru yang selama ini mengekang akal sehat kita.
Problem bangsa adalah persoalan struktural dan sistemik. Oleh karena itu, diserukan agar seluruh OKP dan aktivis berhenti mengkerdilkan diri dalam urusan jabatan struktural dan agenda keserakahan sesaat. Urusan kepemimpinan nasional dan posisi wakil presiden harus ditarik ke dalam ranah kesadaran kolektif untuk meringankan beban sejarah bangsa.
Jika kaum muda dan aktivis tetap memilih tidur dalam selimut kenyamanan patronase elit, maka bangsa ini akan berjalan menuju kehancuran total, melupakan para pendirinya, dan mengubur cita-cita kemerdekaan selamanya.
Deodatus Sunda Se ( Direktur Institut Marhaenisme 27)

0 Komentar