Baca Juga
Selasa, 10 November 2026, ribuan
massa aksi dari berbagai kelompok dan organisasi turun ke jalan, bertepatan
dengan momentum Hari Pahlawan: hari di mana Bung Tomo membakar Surabaya dengan
pidato untuk menginjeksi nyali perjuangan. Pada tanggal yang sama, 81 tahun
kemudian, ada yang berkumpul di Tugu Tani, yang lain di Senayan. Pellbagai isu
menjadi tuntutan: Penanganan Karhutlah, kenaikan harga sembako, tangkap dan
adili Jokowi, hingga pemakzulan Gibran. Gelombang massa juga terjadi di
berbagai kota, seiring dengan perselisihan elit yang berdampak pada menurunnya
kualitas hidup rakyat, dan mengubah kemarahan menjadi protes politik.
Demonstrasi di Jogja, bahkan memperoleh kekerasan aparat, meski sebelumnya
sempat disambut baik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Di saat yang sama, Organisasi
Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus juga melakukan agenda diskusi bersama Kapolri, Jenderal
Polisi Suyudi Ario Seto, dalam Konferensi Gerakan Pemuda Ruang Demokrasi Publik
bertema “Negara Harus Berbenah: Indonesia
Emas Hancur di Tangan Deep State” di Gerakan Bhineka Nasional, Jakarta
Pusat. Pimpinan organisasi yang hadir antara lain; Ketua Umum PP Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Muhammad Amri Akbar; Ketua Umum Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), M. Risyad Pahlefi; Ketua Umum Gerakan
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti; Ketua Umum Liga Mahasiswa
Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar; Ketua Umum Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Christian Delvis Rettob; Ketua
Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kevin Prayoga; Ketua Umum Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyah (IMM) Ryan Betran Delsa; Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin
Indonesia (SEMMI) Ahmad Donny; Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia
(Himabudhi) Agustina; dan Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa
Al Washliyah (PP Himmah) Abdul Rozal.
Dua ruang. Dua wajah gerakan
mahasiswa yang berbeda. Demokrasi memang membutuhkan keduanya: ruang dialog dan
ruang tekanan. Persoalannya adalah jarak yang membentang di antara keduanya dan
sederet pertanyaan yang muncul kemudian: apakah mereka yang duduk bersama elite
di forum diskusi, merasa mewakili kepentingan yang di jalan, atau justru sedang
“menjual kepala orang” yang mereka pimpin?; apakah musuh yang dihadapi di
jalanan adalah musuh yang juga dihadapi mereka yang di forum?; seberapa besar
urgensi forum diskusi dilaksanakan pada momentum justru ketika mobilisasi massa
sedang dijalankan?; lantas seberapa besar kemungkinan organisasi mahasiswa mendekati
kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan untuk mengoreksinya?
Di atas kertas, agendanya
terdengar gagah; temanya bahkan cukup revolusioner untuk membuat orang mengira
bahwa keuasaan sedang berbenah. Pertemuan itu tentu bukan dosa. Bukan karena
organisasi mahasiswa bertemu Kapolri adalah sesuatu yang salah. Bukan juga berarti
bahwa demonstrasi selamanya benar. Tetapi karena pola tersebut senantiasa dilakukan
oleh institusi negara tiap kali aksi-aksi besar digelar. Ironisnya, pasca
dialog yang tampak demokratis dengan pimpinan-pimpinan OKP Cipayung Plus di
Jakarta, Kapolri, bersama Sufmi Dasco kemudian menuju ke Jogjakarta yang
disusul dengan agresi aparat terhadap mahasiswa dan pengejaran yang dilakukan
hingga ke dalam lingkungan kampus UGM.
***
Sejarah gerakan mahasiswa bukan
lah sejarah yang ditentukan dari elite gerakan yang menunggu undangan pertemuan,
atau berharap dari kemurahan hati elite negara. Perjuangan mahasiswa yang
menyejarah, senantiasa dibangun dari konfrontasi dengan kekuasaan, kegigihan
dalam mengorganisir, ketabahan pada situasi yang sulit dan papa, serta keberanian
untuk senantiasa menjadi kerikil di sepatu rezim. Mahasiswa yang berhadapan
dengan aparat di Jogja telah paham. Mereka yang di Tugu Tani dan Senayan, tahu
betul memaknai Hari Pahlawan. Sementara pimpinan OKP yang duduk bersama
Kapolri, masih sibuk berdandan. Di saat yang sama, kader-kader mereka, di
berbagai wilayah, justru sedang berhadapan dengan aparat keamanan. Sebuah
kenyataan yang kelewat memalukan.
Tidak ada yang perlu dipersoalkan
dari pertemuan mahasiswa dengan Kapolri apabila pertemuan tersebut benar-benar
menjadi arena untuk menekan institusi kepolisian agar mempertanggungjawabkan
kewenangannya. Namun, kita paham betul bahwa pihak yang berkuasa di ruangan sudah
tentu memiliki kemampuan menentukan agenda, apa yang perlu dibahas, dan mengatur
jalannya pertemuan. Kapolri datang membawa institusi, kewenangan, dan perangkat
negara; organisasi mahasiswa datang membawa sejarah gerakan, klaim
representasi, serta legitimasi sosial yang seharusnya digunakan untuk
menginterupsi kekuasaan. Tetapi kita tahu bahwa yang terjadi justru jauh
panggang dari api.
Menyedihkan ketika beberapa organisasi
yang hadir dalam forum tersebut secara historis lahir dari tradisi perlawanan,
kini berubah menjadi pintu masuk kekuasaan untuk melakukan kooptasi atas
gerakan mahasiswa. Alih-alih memperkuat solidaritas gerakan dan memadukan
tradisi akademik dan aktivisme politik radikal, elite-elite Cipayung lebih
memilih untuk mengantre di ruang tunggu kekuasaan yang kemudian melahirkan konflik
internal dan perpecahan organisasi karena benturan kepentingan dan
terfragmentasi dalam faksi politik tertentu.
Hal ini juga berakibat pada menurunnya
kepercayaan masyarakat dan memperkecil dukungan moral terhadap organisasi
mahasiswa (terutama kelompok Cipayung) karena perilaku elite gerakan yang toxic, benalu, pengkhianat, miskin
wawasan politik kritis, dan terus mengalami demoralisasi. Sebab itu dimana-mana
kita temukan kedangkalan, kepalsuan, dan kebohongan. Situasi demikian kemudian
memproduksi subyek-subyek pragmatis, sinis dan egois. Oleh karena itu gerakan
hari ini justru lebih dominan didominasi oleh kolektif kecil, aliansi kampus
(BEM, Senat), dan massa cair yang kurang terorganisir, seperti yang dijelaskan
oleh Amalinda Savirani dkk, di mana kecenderungan gerakan hari ini memiliki
pola rimpang yang bergerak menjalar tapi tak berakar.
Tradisi aktivis parasit ini hanya
kian mempersulit kerja-kerja aktivis—yang celakanya tak mendapat banyak
sorotan—yang berjuang dengan niat baik untuk melakukan pengorganisiran, transformasi
sosial, penyatuan simpul-simpul gerakan, advokasi, dan kerja-kerja intelektual
yang sejak awal memang melelahkan, tetapi—dengan keadaan yang remuk-redam—
tetap berupaya mengubah tatanan sosial menjadi tempat yang lebih baik,
manusiawi, dan berarti. Karena itu, di tengah generasi aktivis yang menjadikan
kepalsuan sebagai norma dan kompromi sebagai kebajikan, mempertahankan
integritas bukan lagi perkara menjadi pahlawan atau tindakan yang heroik. Ia
hanya perkara sederhana: menolak menjadi seperti mereka yang sejak awal kita
tahu sedang kita lawan.
Deodatus Sunda Se, Ketua DPD GMNI Jakarta, dan Direktur Institut Marhaenisme 27.
0 Komentar