Negara Mengundang, Cipayung Datang, Rakyat Menunggu

Baca Juga

Selasa, 10 November 2026, ribuan massa aksi dari berbagai kelompok dan organisasi turun ke jalan, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan: hari di mana Bung Tomo membakar Surabaya dengan pidato untuk menginjeksi nyali perjuangan. Pada tanggal yang sama, 81 tahun kemudian, ada yang berkumpul di Tugu Tani, yang lain di Senayan. Pellbagai isu menjadi tuntutan: Penanganan Karhutlah, kenaikan harga sembako, tangkap dan adili Jokowi, hingga pemakzulan Gibran. Gelombang massa juga terjadi di berbagai kota, seiring dengan perselisihan elit yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup rakyat, dan mengubah kemarahan menjadi protes politik. Demonstrasi di Jogja, bahkan memperoleh kekerasan aparat, meski sebelumnya sempat disambut baik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di saat yang sama, Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus juga melakukan agenda diskusi bersama Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dalam Konferensi Gerakan Pemuda Ruang Demokrasi Publik bertema “Negara Harus Berbenah: Indonesia Emas Hancur di Tangan Deep State” di Gerakan Bhineka Nasional, Jakarta Pusat. Pimpinan organisasi yang hadir antara lain; Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Muhammad Amri Akbar; Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), M. Risyad Pahlefi; Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti; Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Muh. Isnain Mukadar; Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Christian Delvis Rettob; Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kevin Prayoga; Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ryan Betran Delsa; Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Ahmad Donny; Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Himabudhi) Agustina; dan Ketua Umum Pengurus Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Abdul Rozal.

Dua ruang. Dua wajah gerakan mahasiswa yang berbeda. Demokrasi memang membutuhkan keduanya: ruang dialog dan ruang tekanan. Persoalannya adalah jarak yang membentang di antara keduanya dan sederet pertanyaan yang muncul kemudian: apakah mereka yang duduk bersama elite di forum diskusi, merasa mewakili kepentingan yang di jalan, atau justru sedang “menjual kepala orang” yang mereka pimpin?; apakah musuh yang dihadapi di jalanan adalah musuh yang juga dihadapi mereka yang di forum?; seberapa besar urgensi forum diskusi dilaksanakan pada momentum justru ketika mobilisasi massa sedang dijalankan?; lantas seberapa besar kemungkinan organisasi mahasiswa mendekati kekuasaan tanpa kehilangan kemampuan untuk mengoreksinya?

Di atas kertas, agendanya terdengar gagah; temanya bahkan cukup revolusioner untuk membuat orang mengira bahwa keuasaan sedang berbenah. Pertemuan itu tentu bukan dosa. Bukan karena organisasi mahasiswa bertemu Kapolri adalah sesuatu yang salah. Bukan juga berarti bahwa demonstrasi selamanya benar. Tetapi karena pola tersebut senantiasa dilakukan oleh institusi negara tiap kali aksi-aksi besar digelar. Ironisnya, pasca dialog yang tampak demokratis dengan pimpinan-pimpinan OKP Cipayung Plus di Jakarta, Kapolri, bersama Sufmi Dasco kemudian menuju ke Jogjakarta yang disusul dengan agresi aparat terhadap mahasiswa dan pengejaran yang dilakukan hingga ke dalam lingkungan kampus UGM.

***

Sejarah gerakan mahasiswa bukan lah sejarah yang ditentukan dari elite gerakan yang menunggu undangan pertemuan, atau berharap dari kemurahan hati elite negara. Perjuangan mahasiswa yang menyejarah, senantiasa dibangun dari konfrontasi dengan kekuasaan, kegigihan dalam mengorganisir, ketabahan pada situasi yang sulit dan papa, serta keberanian untuk senantiasa menjadi kerikil di sepatu rezim. Mahasiswa yang berhadapan dengan aparat di Jogja telah paham. Mereka yang di Tugu Tani dan Senayan, tahu betul memaknai Hari Pahlawan. Sementara pimpinan OKP yang duduk bersama Kapolri, masih sibuk berdandan. Di saat yang sama, kader-kader mereka, di berbagai wilayah, justru sedang berhadapan dengan aparat keamanan. Sebuah kenyataan yang kelewat memalukan.

Tidak ada yang perlu dipersoalkan dari pertemuan mahasiswa dengan Kapolri apabila pertemuan tersebut benar-benar menjadi arena untuk menekan institusi kepolisian agar mempertanggungjawabkan kewenangannya. Namun, kita paham betul bahwa pihak yang berkuasa di ruangan sudah tentu memiliki kemampuan menentukan agenda, apa yang perlu dibahas, dan mengatur jalannya pertemuan. Kapolri datang membawa institusi, kewenangan, dan perangkat negara; organisasi mahasiswa datang membawa sejarah gerakan, klaim representasi, serta legitimasi sosial yang seharusnya digunakan untuk menginterupsi kekuasaan. Tetapi kita tahu bahwa yang terjadi justru jauh panggang dari api.

Menyedihkan ketika beberapa organisasi yang hadir dalam forum tersebut secara historis lahir dari tradisi perlawanan, kini berubah menjadi pintu masuk kekuasaan untuk melakukan kooptasi atas gerakan mahasiswa. Alih-alih memperkuat solidaritas gerakan dan memadukan tradisi akademik dan aktivisme politik radikal, elite-elite Cipayung lebih memilih untuk mengantre di ruang tunggu kekuasaan yang kemudian melahirkan konflik internal dan perpecahan organisasi karena benturan kepentingan dan terfragmentasi dalam faksi politik tertentu.

Hal ini juga berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan memperkecil dukungan moral terhadap organisasi mahasiswa (terutama kelompok Cipayung) karena perilaku elite gerakan yang toxic, benalu, pengkhianat, miskin wawasan politik kritis, dan terus mengalami demoralisasi. Sebab itu dimana-mana kita temukan kedangkalan, kepalsuan, dan kebohongan. Situasi demikian kemudian memproduksi subyek-subyek pragmatis, sinis dan egois. Oleh karena itu gerakan hari ini justru lebih dominan didominasi oleh kolektif kecil, aliansi kampus (BEM, Senat), dan massa cair yang kurang terorganisir, seperti yang dijelaskan oleh Amalinda Savirani dkk, di mana kecenderungan gerakan hari ini memiliki pola rimpang yang bergerak menjalar tapi tak berakar.   

Tradisi aktivis parasit ini hanya kian mempersulit kerja-kerja aktivis—yang celakanya tak mendapat banyak sorotan—yang berjuang dengan niat baik untuk melakukan pengorganisiran, transformasi sosial, penyatuan simpul-simpul gerakan, advokasi, dan kerja-kerja intelektual yang sejak awal memang melelahkan, tetapi—dengan keadaan yang remuk-redam— tetap berupaya mengubah tatanan sosial menjadi tempat yang lebih baik, manusiawi, dan berarti. Karena itu, di tengah generasi aktivis yang menjadikan kepalsuan sebagai norma dan kompromi sebagai kebajikan, mempertahankan integritas bukan lagi perkara menjadi pahlawan atau tindakan yang heroik. Ia hanya perkara sederhana: menolak menjadi seperti mereka yang sejak awal kita tahu sedang kita lawan.

Deodatus Sunda Se, Ketua DPD GMNI Jakarta, dan Direktur Institut Marhaenisme 27.

 

0 Komentar